LSI Denny JA: 4 Alasan Ide Penundaan Pemilu Harus Segera Dihentikan

Merdeka.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA melakukan survei opini publik tentang wacana penundaan pemilu yang diusulkan elite politik. Isu ini bahkan dinilai dalam survei tersebut layu sebelum berkembang.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa menjelaskan, dari riset kualitatif yang dikerjakan LSI Denny JA, ada 4 alasan mengapa isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode, potensial layu sebelum berkembang.

Pertama, tidak ada alasan kuat dan darurat untuk mengubah amanah reformasi dan prinsip demokrasi yang sudah pula menjadi aturan konstitusi dalam UUD 1945.

Lanjut Ardian, sudah menjadi konsensus nasional pasca reformasi dan tertuang dalam konstitusi bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali dan presiden dipilih paling banyak dua periode sesuai UUD 1945 Pasal 7 dan Pasal 22E ayat 1.

”Pemilu dapat saja ditunda ataupun presiden dapat dipilih kembali untuk tiga periode jika ada alasan kuat dan darurat,” kata Ardian saat merilis hasil survei tersebut, Kamis (10/3).

Ardian merinci, darurat dalam hal ini seperti negara dalam keadaan perang, bencana alam nasional berskala besar dan luas sehingga membuat jaringan komunikasi porak-poranda, ataupun Indonesia dalam kondisi puncak pandemi di tahun Pemilu 2024 yang tak memungkinkan untuk menyelenggarakan pemilu.

Namun hingga saat ini, katanya, tak ada tanda-tanda kegentingan atau kedaruratan untuk menunda pemilu. Pandemi Covid-19 justru menunjukan tren menurun. Perang ataupun bencana alam adalah kondisi yang tidak bisa diprediksi.

Alasan kedua, kursi partai politik yang menyatakan sikap menolak penundaan pemilu jauh lebih banyak dibandingkan dengan partai politik yang mendukung penundaan pemilu.Hanya dua partai politik yang secara terbuka menyatakan sikap mendukung penundaan pemilu yaitu PKB dan PAN. PKB memiliki 58 kursi di DPR RI, sementara PAN memiliki 44 kursi.

“Jika ditotal kedua partai ini hanya memiliki 102 kursi (17,7 persen di DPR),” jelas Ardian.

Ardian menambahkan, sementara partai lainnya yang menolak penundaan pemilu memiliki 473 kursi (82,3 persen). Partai-partai tersebut antara lain; PDIP (128 kursi), Golkar (85 kursi), Gerindra (78 kursi), Nasdem (59 kursi), Demokrat (54 kursi), PKS (50 kursi), dan PPP (19 kursi).

Ardian menegaskan, penundaan pemilu dan presiden tiga periode hanya akan terjadi jika (MPR RI dapat melakukan sidang umum untuk mengamandemen pasal-pasal terkait.

Dalam pasal 37 ayat 1 UUD 1945 diatur bahwa amandemen terhadap UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR jika diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR RI. Anggota MPR RI adalah seluruh anggota DPR RI dan DPD RI.

Jumlah anggota DPR RI sebanyak 575 anggota. Anggota DPD RI sebanyak 136 anggota. Jadi total anggota MPR RI sebanyak 711 anggota. Artinya MPR RI baru akan mengagendakan sidang untuk perubahan UUD jika diusulkan minimal 237 anggota.

Dengan jumlah kursi PAN dan PKB sebanyak 102 kursi, dan partai lainnya di DPR telah menolak wacana penundaan pemilu, kedua partai ini membutuhkan dukungan bulat seluruh anggota DPD RI yang berjumlah 136 anggota baru bisa mengusulkan sidang MPR untuk amandemen UUD.

“Tentunya bukan perkara mudah untuk menyatukan seluruh suara anggota DPD RI,” katanya.

Jika tak memenuhi minimal dukungan untuk bisa menyelenggarakan sidang MPR RI, maka wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode akan layu sebelum berkembang.

“Dua wacana ini tak sempat divoting secara resmi di MPR untuk diamandemen, karena kekurangan pendukung,” lanjut Ardian.

Alasan ketiga, publik luas menentang penundaan pemilu dan presiden tiga periode. Dalam survei LSI Denny JA, hampir semua segmen pemilih, mayoritas menolak wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode.

Rata-rata nasional di atas 65 persen yang menolak gagasan penundaan pemilu. Dan rata-rata di atas 70 persen yang menentang gagasan presiden tiga periode.

"Jika gagasan ini diteruskan, dipastikan akan mendapatkan perlawanan yang keras dan militan dari publik luas," kata dia lagi.

Alasan keempat, kata Ardian lagi, berpotensi melahirkan kerusuhan sosial dan penganjur penundaan pemilu dan presiden tiga periode akan dicap sebagai musuh rakyat dan pengkhianat reformasi. Memperpanjang periode kekuasaan tanpa alasan yang kuat, akan segera menjadi isu kezaliman dan kesewenangan-wenangan. Di tengah kesulitan ekonomi, isu ini mudah menjelma menjadi kerusuhan sosial.

“Kuat dan menyebarnya resistensi publik terhadap gagasan penundaan pemilu dan presiden tiga periode, harusnya menjadi warning bagi para pendukung kedua gagasan tersebut,” jelas Ardian.

Dia memprediksi, pada akhirnya publik akan memberi punishment pada mereka yang mengabaikan suara publik, dan sebaliknya memberikan reward kepada mereka yang mengindahkan suara publik.

Kesimpulan dari survei LSI Denny JA ini yakni meminta agar para elite politik hentikan manuver penundaan pemilu dan presiden tiga periode karena tak ada alasan kuat.

Kemudian, Ardian juga menyarankan, Jokowi perlu mengikuti ketegasan partainya sendiri. PDIP secara keras dan tegas menolak penundaan pemilu dan presiden tiga periode.Gagasan penundaan pemilu dan presiden tiga periode dicurigai publik berasal dari satu faksi dalam istana sendiri tetapi ditentang oleh faksi lain yang lebih besar juga dari istana.

“Pemerintah sedang fokus dengan penanggulangan Covid-19 serta pemulihan ekonomi. Isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode akan menjadi energi negatif yang memecah fokus pemerintah,” pungkasnya.

Survei digelar tatap muka dan dilengkapi dengan riset kualitatif pada tanggal 23 Februari - 3 Maret 2022. Survei melibatkan 1.200 responden di 34 Provinsi di Indonesia.

Wawancara dilaksanakan secara tatap muka (face to face interview). Margin of error (Moe) survei ini adalah sebesar +/- 2.9 %. Selain survei, LSI Denny JA juga menggunakan riset kualitatif (analisis media dan indepth interview), untuk memperkuat temuan dan analisa.