Merdeka.com - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendeklarasikan dukungan Presiden Joko Widodo tiga periode. Politikus senior Amien Rais menduga ada peran Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di balik isu penambahan masa jabatan presiden.

Amien pun meminta agar tidak menggunakan cara-cara pemerintahan Orde Baru. Amien mengingatkan Presiden Joko Widodo akan berakhir masa kekuasaannya pada Oktober 2024.

"Jadi setelah itu tidak boleh lagi dua oknum ini menggerakan segala macam cara kekuataan tekad ala orde baru dulu," ujar Ketua Majelis Syuro Partai Ummat ini melalui akun instagram pribadinya amienraisofficial, Sabtu (2/4).

Amien mengatakan, di era orde baru rakyat dibodohi, ditekan dan diancam untuk menggolkan tujuan politik yang jauh untuk melanggengkan kekuasaan.

"Kita masih terngiang-ngiang bagaimana rakyat kita dibodohi juga ditekan diancam untuk menggolkan sebuah tujuan politik yang sebenarnya jahat," ujar Amien.

Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, pemerintahan yang tidak nyaman itu dibuktikan dengan mendorong wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Cara menutupi kelemahannya dengan menggertak dengan mengancam dengan mengerahkan massa dengan masif bahwa duet ini adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan bangsa ini," ujar Amien.

Ia merasa kasihan dengan orang-orang yang telah dimobilisasi untuk mendeklarasikan perpanjangan masa jabatan presiden. Amien khawatir gerakan ini terus berlanjut.

"Saya kasihan melihat keadaan sekarang ini, dikerahkan seluruh lurah seantero Indonesia, nanti juga mungkin asosiasi-asosiasi tertentu, kemudian nanti eksponen bangsa, dari para petani, nelayan, buruh, pegawai negeri, pensiunan ini, dan itu," ujar Amien.

"Ini adalah cara yang kosong substansi, abal-abal tidak ada bobotnya, karena ini sangat artificial, seperti balon, kelihatannya besar, tapi begitu kena jarum kecil saja bisa kempes dan jatuh dan kemudian flat," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menanggapi aspirasi masyarakat yang menginginkan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurut dia, semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden.

"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," jelas Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu (30/3).

Sementara itu, Juru Bicara Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi membantah Luhut memobilisasi kepala desa melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk deklarasi Presiden Joko Widodo tiga periode. Jodi mengatakan, teriakan dukungan tiga periode itu hanya spontanitas

"Tidak ada upaya-upaya atau peran Pak Menko Luhut untuk suarakan perpanjangan atau tiga periode. Ini semua spontanitas peserta saja, kan ada puluhan ribu, kalau ada yang antusias melihat presiden favoritnya ya wajar saja, susahlah mau kontrol," ujar Jodi.