Lembaga Pengelola Investasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) senang karena Indonesia Investment Authority (INA) kini sudah melakukan perjanjian kerja sama perdana dengan Hutama Karya. Perjanjian strategis pembiayaan dengan nilai mencapai lebih dari Rp 39 triliun akan mencakup pembangunan ruas jalan tol Trans Sumatera dan Trans Jawa.

Sri Mulyani mengatakan, peran Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Autority (INA) penting dalam upaya pembiayaan proyek strategis nasional. Di tengah masifnya pembangunan infrastruktur, dia mengakui, rangking competitiveness atau daya saing Indonesia masih lebih rendah dibanding 5 negara ASEAN.

3 lembaga penerima investasi hari ini menandatangani Letter of Commitment (LoC) untuk mendapat kucuran dana segar dari pemerintah sebesar Rp 92 triliun. Tiga lembaga tersebut yakni Lembaga Pengelola Investasi (LPI), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) tetap beroperasi sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung (MK) setelah Pengujian Formil Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengungkapkan terdapat enam ruas tol yang dalam proses negosiasi dengan sovereign wealth fund (SWF) Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA).

Selain itu, juga terdapat investor finansial global, korporasi asing yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia, kemudian ada juga dari domestic players seperti BPJS Ketenagakerjaan, Taspen dan lain-lain.

Menurut dia, LPI sebagai institusi finansial tidak akan serta merta membeli proyek infrastruktur yang sangat mahal. Di sisi lain, pengusaha juga akan sulit melepas kepemilikan jalan tol yang punya volume lalu lintas tinggi.

Lembaga Pengelola Investasi (INA) resmi menjadi anggota asosiasi/associate member dari International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF). Dengan bergabungnya Indonesia ke jaringan global sovereign wealth fund, maka IFSWF sekarang memiliki 35 anggota penuh dan 6 anggota asosiasi, mewakili 40 negara di seluruh dunia.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dan Indonesia Investment Authority (INA) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk mensinergikan sumber daya dan dana yang dimiliki dalam melakukan kerjasama investasi, khususnya melalui instrumen investasi langsung.

Melalui MOU ini, INA berencana menjajaki peluang investasi bersama dalam kemitraan dengan CDPQ, APG dan ADIA pada aset jalan tol Indonesia. Platform Investasi ini akan menjadi kendaraan utama anggota konsorsium untuk investasi jalan tol di Indonesia.

Permintaan semen domestik nasional telah mengalami pertumbuhan positif sejak Februari 2021 dan cenderung menguat pada bulan Maret lalu.

Menko Airlangga mencatat, saat ini, pemerintah terus melakukan pembicaraan kepada 52 perusahaan dan mitra strategis INA agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Namun, dia tidak merinci daftar ke-52 calon mitra yang dimaksudkan tersebut.

Sovereign Wealth Fund Abu Dhabi atau Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) berencana akan menyuntikkan dana ke Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Adapun dana yang akan masuk ke Indonesia Investment Authority (INA) tersebut mencapai USD10 miliar atau sekitar Rp145 triliun (kurs Rp 14.500 per USD).

Akselerasi percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dapat didorong melalui adanya investasi. Sehingga kehadiran LPI sangat menarik untuk mengelola investasi yang masuk.

Misbakhun ingin, LPI tidak menimbulkan kerugian negara seperti kasus Jiwasraya, Asabri, atau BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi LPI mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) sebagai modal awal untuk menjalankan tugasnya.

Ketua Komisi Tetap Kebijakan Strategis Infrastruktur Kadin, Mohammed Ali berawi mengatakan, LPI didesain pemerintah untuk melakukan beberapa fungsi penting. Di antaranya pengelolaan investasi untuk pembangunan infrastruktur, maupun pengelolaan aset-aset infrastruktur.

Di dalam LPI skemanya bakal ada investor-investor yang masuk baik dari internasional maupun domestik. Pemerintah nantinya bakal berperan menawarkan infrastruktur menarik di RI sebagai tawaran investasi mereka.

Dia mengatakan, selama ini instrumen pembiayaan untuk pembangunan di Tanah Air masih mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN). Sementara, alokasi terhadap APBN tidak semuanya bisa digunakan untuk pembangunan.

Suntikan ini didapatkan bukan tanpa usaha. Diceritakan jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan pembicaraan dengan His Highness Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ) pada 19 Maret 2021 melalui telepon.

Kemenkeu menyebut, kehadiran Lembaga Pengelola Investasi (LPI) bisa menjadi pilihan skema pembiayaan infrastruktur baru di Tanah Air. Dengan begitu, diharapkan skema pembiayaan melalui utang dapat berkurang.