Koruptor Boleh Ikut Pilkada

Istana Sambut Positif Putusan MK Soal Batas Waktu Eks Napi Maju Pilkada. Putusan tersebut berbunyi, 'Bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah.'

Puan mengatakan, jeda itu harus diikuti oleh partai karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Diketahui, KPU peraturan berkaitan dengan Pilkada 2020. Dalam PKPU, tidak dicantumkan larangan mantan narapidana kasus korupsi maju dalam Pilkada.

Dengan adanya putusan MK maka mantan narapidana harus menunggu waktu lima tahun agar bisa bertarung di Pilkada. Mahfud berharap aturan serupa nantinya berlaku bagi pemilihan anggota DPR maupun DPD.

Laode berharap putusan MK sekaligus bisa memperbaiki tata kelola partai politik. Setidaknya, pimpinan partai politik tak akan lagi menunjuk mantan narapidana kasus korupsi untuk maju menjadi kepala daerah.

Dalam putusan MK, para mantan napi korupsi juga harus mengumumkan pada publik bahwa dirinya pernah tersangkut kasus korupsi.

"Mengadili, dalam provisi mengabulkan permohonan provisi para pemohon untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman.

"Pihaknya mengajukan argumen yang sangat kuat berkaitan dengan permohonan itu. Yakni dengan melihat fakta politik terkini, di mana mantan napi korupsi yang dicalonkan lagi di Pilkada ternyata mengulangi perbuatannya.

"Jadi, kalau memang serius membatasi terpidana kasus korupsi menjadi calon kepala daerah maka mestinya Presiden dan DPR yang harus membuat undang-undangnya membatasi tersebut," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Nasdem membuka kesempatan kepada semua orang untuk ikut seleksi calon kepala daerah yang akan diusung Nasdem di Pilkada 2020. Sekalipun itu bekas napi kasus korupsi.

Menurut dia, tidak adanya larangan tegas bagi para mantan napi korupsi dapat dipandang sebagai ujian kepada partai politik. Apakah parpol akan mengusung mantan napi korupsi.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco menegaskan komitmen Gerindra tidak mengusung calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak napi koruptor.

Ali menilai kebiasaan politik dan mahar di Indonesia harus dihapuskan. Menurutnya, Partai NasDem saat ini sedang menggeber penghapusan narasi tersebut.

Agus menyayangkan koruptor masih dipertahankan untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Dia pun menyarankan KPK agar pencalonan koruptor itu tegas dilarang.