Korupsi Dana Pramuka

Kasus Sylviana masih lanjut, Polri tunggu saksi ahli dari Kemendagri. Kepolisian Republik Indonesia memastikan dua kasus yang menyeret nama mantan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni terus berjalan. Saat ini polisi masih menunggu kesiapan saksi ahli dari Kemendagri untuk diperiksa.

Kabagpenum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul menyatakan, saat ini pihaknya meminta ahli dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membantu penyelidikan terkait pengelolaan dana kasus Dana Bantuan Sosial Pemprov DKI Jakarta di Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta.

"Dalam waktu dekat penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status Sylvi di kasus dana hibah Pramuka. Sebelum melakukan gelar perkara, penyidik masih harus menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sampai saat ini audit BPK belum diserahkan.

Soal tersangka kasus dana hibah pramuka, Bareskrim tunggu audit BPK. Selain menunggu hasil audit BPK, kepolisian juga terus menggali informasi dengan memeriksa sejumlah saksi dalam kasus tersebut. Hingga kini sudah meminta 30 keterangan saksi dalam kasus tersebut.

Bareskrim yakin ada kerugian negara dalam kasus bansos Pramuka. Bareskrim Polri meyakini ada kerugian negara dalam penggunaan dana bansos Kwarda Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014-2015. Diketahui, calon wakil gubernur DKI Sylviana Murni telah beberapa kali diperiksa.

Pekan depan, Polri umumkan pihak bertanggung jawab kasus Kwarda DKI. Pihak BPK akan menelaah semua berkas yang diserahkan penyidik Bareskrim selama kurang lebih satu atau dua pekan. Namun, dipastikan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Kasubdit I Dittipikor Bareskrim Polri Kombes Adi Deriyan mengatakan jika nantinya dari hasil gelar perkara ditemukan adanya kerugian negara, pihaknya akan segera menetapkan tersangka dalam perkara rasuah tersebut.

Roy Suryo heran kasus Sylvi kelasan polsek tapi ditangani Bareskrim. Kendati begitu, Roy tidak mau berkomentar terlalu jauh terkait dua kasus korupsi itu. Menurut Roy, seiring waktu, titik terang dari kasus itu akan terungkap dan menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi.

Sylvi yang diketahui menjabat sebagai ketua Kwarda Pramuka DKI Jakarta periode 2013-2018 itu juga mengaku pernah mengembalikan dana hibah untuk kegiatan tersebut sebanyak dua kali, di tahun 2014 dan 2015.

Di hadapan penyidik, Sylviana kembali menegaskan bahwa dana yang saat ini sedang diselidiki adalah dana hibah bukan dana bansos. Dalam pemeriksaan kali ini penyidik memperlihatkan dokumen berupa proposal untuk kegiatan pramuka DKI Jakarta.

Sylviana kembali diperiksa Bareskrim terkait kasus dana Pramuka. Sylviana Murni kembali menjalani pemeriksaan terkait penggunaan dana Kwarda kegiatan Pramuka Jakarta di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri. Pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan kedua.

Agus mengaku kasus-kasus tersebut tak menyurutkan niatnya untuk membuat perubahan di Jakarta.

Pasangan Sylvi di Pilgub DKI, cagub Agus Harimurti Yudhoyono pun angkat bicara. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyayangkan adanya pelaporan kepada Bareskrim Polri yang menyeret Sylviana Murni.

Saefullah menegaskan, meski menandatangani pencairan bukan berarti Jokowi terlibat. Menurut Saefullah, yang seharusnya disoroti adalah penggunaan dana hibah. Biasanya, penggunaan dana hibah menyangkut kebenaran surat pertanggungjawaban hingga surat tugas.

Ahok sebut dana hibah Pramuka diberikan rutin setiap tahun. Ahok sebut pemberian hibah seharusnya tidak bisa dilakukan lebih dari tiga kali. Namun jika ada institusi resmi, terutama bagian dari pemerintah, seperti Pramuka bisa dilakukan lebih dari tiga kali.

Ahok usul Sylvi praperadilan jika curiga kasus dana hibah politis. Kubu cagub-cawagub DKI Jakarta nomor urut satu, Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, menuding temuan polisi soal kasus dugaan korupsi dana hibah Pramuka,bermuatan politis.

Ahok sebut Jokowi tak ada kaitan dengan kasus dana hibah Sylviana. Sebelumnya, Sylviana mengatakan, pemberian dana hibah kepada Kwarda Pramuka DKI mengacu kepada Keputusan Gubernur Nomor 235 Tahun 2014. Bahkan saat itu Keputusan Gubernur ditandatangani oleh Gubernur DKI Joko Widodo.

Djarot sentil Sylviana: Meski dana hibah ada pertanggungjawabannya. Djarot mengaku tak mengetahui lengkap soal pengelolaan dana tersebut lantaran baru menjadi wakil gubernur pada 2014. Akan tetapi, menurut Djarot, setiap anggaran yang dipergunakan itu harus ada pertanggungjawabannya.

Sylviana klaim sisa dana kegiatan Pramuka dikembalikan dan diaudit. Sylviana Murni, mantan Wali Kota Jakarta Pusat, menegaskan pengelolaan dana yang digunakannya untuk kegiatan Kwartir Daerah untuk kegiatan Pramuka DKI Jakarta merupakan dana hibah.