Komisi VIII

Kenaikan avtur memicu sorotan DPR. Selly Andriany meminta perhitungan dampak per jemaah dan mekanisme fuel surcharge untuk BPIH 2027 dijelaskan.

I Ketut Kariyasa menilai target 200 juta rekening bansos perlu kajian dan penjelasan rinci.

Selly Andriany Gantina menilai digitalisasi bansos perlu kanal pengaduan yang mudah diakses, plus pendampingan dan verifikasi yang akurat.

Penguatan anggaran harus disertai akuntabilitas dan pengawasan yang ketat.

Anggota Komisi VIII DPR I Ketut Kariyasa menyoroti pemutakhiran desil DTSEN yang diprotes warga dan minta verifikasi masif. Ia ajukan lima rekomendasi.

Abidin menyoroti persoalan mendasar mengenai ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.

Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Haji dan Umrah untuk memprioritaskan persiapan puncak haji Armuzna, terutama setelah 80% jemaah tiba di Makkah, mengingat mayoritas jemaah lansia membutuhkan perhatian khusus.

Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina menekankan pentingnya keadilan pemberangkatan haji dan menyoroti potensi risiko 'war tiket' yang bisa memicu biaya tambahan serta komersialisasi ibadah.

Komisi VIII DPR RI mengusulkan pemberian Insentif Guru Madrasah swasta sebanyak 638 ribu orang yang terganjal menjadi ASN, demi meningkatkan kesejahteraan mereka.

DPR RI menyetujui RUU Pengelolaan Keuangan Haji sebagai usul inisiatif, menandai komitmen kuat untuk tata kelola dana haji yang lebih transparan, adil, dan proporsional demi jemaah.

Anggota Komisi VIII DPR RI menyoroti kondisi fasilitas Sekolah Rakyat di Kota Cirebon yang mendesak pembenahan. Temuan di lapangan menunjukkan sarana belum optimal, berisiko bagi siswa, dan perlu perbaikan segera untuk memastikan keamanan dan kenyamanan b

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan dukungan terhadap penguatan regulasi Baznas. Langkah ini krusial untuk memaksimalkan potensi ZIS nasional dan mengentaskan kemiskinan, serta memastikan pengelolaan yang amanah.

Pasha Ungu mengungkapkan keraguannya terhadap penjelasan Veronica Tan yang tampak lebih menekankan pada perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak.

Mensesneg Prasetyo Hadi tegaskan Istana siap terbitkan Perpres baru setelah RUU Haji disahkan. Apa dampak perubahan ini bagi penyelenggaraan haji mendatang?