Dua kali rapat yang sudah diagendakan dalam kurun waktu satu bulan terakhir dibatalkan tanpa kejelasan dari Kementerian Perdagangan.

Deddy mengatakan, dirinya mengimbau agar para pejabat tersebut tidak menyelewengkan kepercayaan yang diberikan Presiden Jokowi.

Anggota DPR juga menyoroti tentang transparansi harga obat di aplikasi telemedisin. Menurutnya, transparansi harga obat merupakan suatu hal yang penting agar tidak merugikan atau bahwa membebani pasien.

DPR menilai pemerintah dan masyarakat sudah berpengalaman dan siap menghadapi dengan prinsip kegotongroyongan yang dimiliki.

Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza mengatakan, pasca penyetujuan tersebut, Komisi VI menyampaikan 3 rekomendasi lanjutan. Pertama, kedua perjanjian tersebut nantinya akan diratifikasi lewat mekanisme Peraturan Presiden (Perpres).

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyerahkan dokumen hasil panitia kerja (Panja) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Di situ termuat garis waktu (timeline) penyelesaian restrukturisasi Jiwasraya yang telah disepakati.

Komisi VI DPR RI melaporkan utang klaim PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang jatuh tempo hingga Oktober 2020 tembus Rp19,3 triliun. Jumlah itu meningkat dari catatan sebelumnya pada akhir September 2020 yang sebesar Rp19,1 triliun.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Marwan Jafar meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk transparan mempresentasikan roadmap proses merger bank BUMN syariah.

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza menilai, aturan ini menjadi peluang bagi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk meningkatkan kinerja seluruh sektor perusahaan milik negara. Sehingga BUMN dapat menjadi lokomotif dan penggerak akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza berharap BUMN untuk mampu berperan lebih dalam melindungi bisnis UMKM di tengah Pandemi Covid-19. Salah satunya dengan melibatkan UMKM dalam bagian penting pada proses produksi untuk keberlanjutan usaha.

Kementerian Perindustrian tengah menyusun Standar Nasional Indonesia (SNI) masker kain untuk menjaga kualitas dan melindungi masyarakat secara optimal dari penularan wabah Covid-19. Ini perlu dilakukan mengingat masker kain kini menjadi alternatif di tengah keterbatasan masker medis.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Subardi meminta Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk berhati-hati dalam melontarkan pernyataannya. Apalagi saat ini Ahok telah menjadi perhatian publik.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Subardi menilai upaya Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengumbar persoalan internal Pertamina sangat tidak tepat. Sebab, sebagai Komisaris Utama mestinya dia bisa melakukan perbaikan yang ada di dalam tubuh Perseroan.

Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Faisol Reza menyatakan, pemerintah harus mempunyai rencana induk pengembangan atau roadmap secara merinci untuk mengembangkan garam bahan baku industri. Karena selama ini Indonesia memenuhi kebutuhan garam bahan baku industri melalui impor.

Komisi VI DPR RI dan Badan Legislasi (Baleg) DPR memulai pembahasan mengenai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Revisi tersebut dilatarbelakangi oleh eksistensi dari UU BUMN yang sudah ada sejak 17 tahun lalu, sehingga membutuhkan penyegaran.