komisi informasi pusat

Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menganugerahkan Penghargaan Tokoh Hindu Nasional Inspiratif kepada Komisioner KI Pusat Gede Narayana atas dedikasi dan kontribusinya yang luar biasa.

Komisi Informasi Pusat (KIP) menegaskan putusan terkait ijazah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersifat netral. Jangan sampai ada pihak yang mengklaim KIP memihak narasi tertentu, karena KIP Tegaskan Netralitas Ijazah berdas

Pakar menyebut Keterbukaan Informasi Pejabat Publik diatur undang-undang, boleh dibuka jika relevan dengan jabatan. Simak selengkapnya mengenai sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KemenUMKM) sukses meraih predikat "Informatif" dalam Anugerah KIP 2025, menegaskan komitmen mereka terhadap keterbukaan informasi publik.

LKBN Antara kembali dinobatkan sebagai Badan Publik Informatif oleh Komisi Informasi Pusat, menegaskan komitmennya dalam menyajikan informasi transparan dan terpercaya bagi masyarakat.

Hakim Anggota KIP secara tegas mencecar pakar di luar UGM untuk menguji konsekuensi dokumen akademik milik Jokowi

Ketua majelis sidang KIP mengaku bingung lantaran arsip baru satu tahun langsung dimusnahkan

Wakil Ketua KIP, Arya Sandhiyudha, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara Keterbukaan Informasi Publik dan perlindungan data pribadi, terutama terkait isu ijazah pejabat. Apa saja batasannya?

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) kini menjadi tolok ukur penting bagi investor dalam menanamkan modal. Seberapa besar pengaruhnya terhadap keputusan investasi?

Semangat keberpihakan Prabowo kepada rakyat itu juga akan berdampak positif bagi sektor swasta dalam menjalankan usahanya.

Pertamina meningkatkan kompetensi para perwira fungsi komunikasi atau layanan informasi Subholding dan anak perusahaan seluruh Indonesia.

Meski banyak kritik, belum ada masyarakat yang mengadu kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Publik berhak menerima penjelasan lengkap terkait kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen.

KIP menyayangkan pemerintah tidak melakukan sosialisasi Tapera secara masif terlebih dahulu kepada publik.