Kolom Pemilu

Kreasi bangsa ini dalam berpemilu memang luar biasa: semakin rumit. Pemilih pun jadi korban.

Belajar dari kekacauan Pemilu 2009, KPU akan bisa mengatasi masalah data pemilih.

Survei independen dan survei konsultasi politik, jadi kabur. Sekabur posisi media yang bosnya ikut berebut kuasa.

KPU jelas tidak mau mengulangi kesalahan yang dilakukan KPU sebelumnya.

KPU lebih baik membangun sistem data pemilih sendiri daripada harus menerima data kependudukan yang belum matang.

Korupsi yang menjerat anggota legislatif dan pejabat eksekutif, bukan semata soal mental. Sistem pemilu berperan besar.

Baliho dan spanduk partai dan caleg merusak ketertiban dan pemandangan. Tapi para calon legislator itu tidak peduli.

Partai politik tidak mau membangun koalisi sebelum pemilu legislatif. Terburu-buru dibentuk, koalisi pun rapuh.

Proses penyusunan daftar pemilih tambah banyak. Partai kecamatan dilibatkan. Tapi hasilnya tetap buruk.

Partai politik menggunakan uang haram untuk operasional dan kampanye. Laporan keuangan hanya tipu-tipu.

Partai mengajukan caleg artis hanya untuk votegetter. Kader utama partai yang akhirnya terpilih.

Partai tidak punya ideologi, juga tidak punya platform. Partai hanya jadi mesin pencari kursi.

Titik sentral oligarki partai adalah penandatanganan lembar pencalonan.

Kejelasan metode pembentukan dapil dan kesungguhan sosialisasi rancangan dapil, menjadi kunci keberhasilan.

KPU jadi bebek lumpuh. Keputusannya akan jadi bulan-bulanan Bawaslu dan DKPP.

April nanti pemilu memasuki tahap pencalonan. Tapi belum ada kepastian peserta pemilu.

Meski terikat jadwal pencalonan, KPU masih punya waktu untuk memastikan ketepatan dapil baru.

Daerah Pemilihan DPRD harus ditata kembali. KPU menunggu putusan MK tentang Dapil DPR.

Tak ada jalan lain buat KPU kecuali tolak putusan Bawaslu. PKPI bisa banding ke PTTUN.

Desain kelembagaan pemilu memang menempatkan Bawaslu dan DKPP untuk merecoki KPU.