Pemerintah Sebut Daya Beli Masyarakat Tidak Melemah, Hanya Pergeseran Konsumsi

Wamenko Perekonomian menyebut Daya Beli tak melemah, tapi bergeser ke transportasi, pariwisata, dan digital. Ia menyoroti lonjakan QRIS serta kendali inflasi.

Oleh Immanuel Christian - Reporter

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo menegaskan daya beli masyarakat tidak melemah. Ia menyebut konsumsi bergeser ke sektor transportasi, pariwisata, restoran, hotel, serta transaksi digital.

Menurut Drajad, kenaikan aktivitas pada sektor-sektor tersebut menunjukkan masyarakat tetap berbelanja, meski permintaan terhadap produk tertentu seperti alas kaki mengalami perubahan. Ia juga menyoroti pertumbuhan transaksi QRIS yang disebut melampaui 100 persen sebagai salah satu indikator.

"Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace, konsumsi di online," katanya.

"Tidak betul kalau daya beli di Indonesia itu melemah, salah. Jadi daya beli tidak melemah, buktinya banyak," ujar Drajad di Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Ia juga menyinggung kinerja daerah yang memiliki basis industri pengolahan kuat. Menurutnya, kawasan dengan industri yang berkembang mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.

Terkait inflasi, Drajad menilai tekanan harga lebih banyak dipicu kenaikan biaya produksi dan keterbatasan pasokan dibandingkan lonjakan permintaan. Karena itu, kebijakan penanganan inflasi disebut perlu fokus pada sisi suplai.

"Pengendalian inflasi itu bisa dilakukan dengan mendorong supply," ujarnya.

Perkuat Pasokan untuk Jaga Daya Beli

Drajad mencontohkan keterbatasan pasokan cabai dan alpukat serta ketergantungan impor untuk produk elektronik sebagai faktor yang memicu kenaikan harga. Ia menilai penguatan pasokan diperlukan agar inflasi terkendali sekaligus menjaga daya beli.

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ke depan, ia menekankan pentingnya peningkatan ekspor neto.

Pemerintah akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperbaiki pencatatan aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan perusahaan negara di daerah, agar data BPS semakin lengkap sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi.