Kisruh Aset Pemprov Dki

Ratusan hektare tanah tersebut tersebar di seluruh wilayah, mulai dari kota administrasi Jakarta Pusat, Selatan, Barat, Timur, Utara dan Kepulauan Seribu.

Fraksi PPP di DPRD DKI Jakarta mendukung keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait pelepasan saham perusahaan bir, PT Delta Djakarta. Anggota Fraksi PPP DPRD DKI Rendhika D Harsono mengatakan, pelepasan saham Pemprov DKI di perusahaan bir tersebut sesuai aspirasi masyarakat.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan, rencananya bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, Jaya berencana melakukan pengukuran untuk GOR Ciracas. Akan tetapi, dikarenakan hujan, pengukuran pun urung dilakukan.

Sejak tahun 1976 tanah Rawa Rorotan sudah jadi aset Pemprov DKI Jakarta. Pihak Pemprov DKI Jakarta memang kerap digugat atas tanah itu. Tapi ketika gugatan sampai di Pengadilan, Pemprov DKI Jakarta selalu menang.

Politisi Gerindra ini mengaku telah memberikan kewenangan penuh kepada direksi PT KBN untuk mengambil langkah hukum apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan aset negara tersebut.

Kepala BPAD DKI, Ahmad Firdaus, mengatakan, langkah ini merupakan terobosan pihaknya untuk memberi pemasukan ke Pemprov DKI. Sebab selama ini urusan aset cenderung tak dipedulikan Pemprov DKI padahal nilainya tinggi.

DKI Jakarta kini tengah melakukan pembenahan aset dimiliki DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mengangkat permasalahan aset di DKI Jakarta terjadi karena banyak tidak terurus sejak kepemimpinan gubernur lama.

Kejelasan status kepemilikan lahan eks kedutaan besar (kedubes) Inggris mulai menemui titik terang. Meski belum menerima surat resmi dari Kementerian Agraria, Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yakin lahan seluas 4.185 meter persegi tersebut merupakan milik pemerintah pusat.

Pemprov DKI tunggu surat BPN soal pembelian lahan kedubes Inggris. Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono berasumsi jika lahan tersebut terbukti secara sah merupakan milik pemerintah Inggris, maka lahan tersebut akan langsung dibeli karena tempatnya dinilai sangat strategis.

Kemelut status bekas Kedubes Inggris, bakal milik DKI atau tidak? Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menyatakan tidak akan mengeksekusi pembelian lahan eks kedubes Inggris sebelum ada kejelasan status kepemilikan. Dia tidak ingin kejadian di Cengkareng terulang kembali.

BPN sudah setujui pembelian lahan Kedutaan Besar Inggris. Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pembelian lahan eks kedutaan besar Inggris terancam dihentikan. Penghentian pembelian yang telah mencapai kesepakatan harga tersebut lantaran ketidakjelasan status lahan seluas 4.185 meter persegi‎ itu.

Anas diperiksa karena pernah menjabat di wilayah Pemkot Jakarta saat kasus terjadi.

Dia akan bertemu Menteri Agraria, Sofyan Djalil untuk membahas masalah tersebut.

Terkait lahan Cengkareng, DKI juga dipolisikan Toeti karena belum melunasi Rp 200 miliar dari pembelian Rp 648 miliar.

Ahok mengatakan pihak kepolisian tertarik untuk mengusut kasus gratifikasi atas kasus tersebut.

Salah satu prosedurnya adalah melihat siapa pemilik sertifikat lahan yang sah sesuai dengan yang dikeluarkan BPN.

BPN mengeluarkan sertifikat lahan yang akan dijadikan rusun tersebut atas nama Toeti Noeziar Soekarno.

Tanah itu dibeli Dinas Perumahan dengan harga Rp 648 miliar dari seorang perempuan bernama Toeti Sukarno

"BPN-nya sih oke, oknum di dalemnya ini yang harus dibersihin. Kalau enggak percaya BPN, masa dibubarin," kata Djarot.

Ahok ingin Ika fokus dalam menyelesaikan kasus pembelian lahan di Cengkareng Barat