Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan pihaknya akan terus mencarikan solusi untuk menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi terjadi di Indonesia. Tercatat ada 8.000 kasus sengketa lahan di Indonesia.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masih terus memproses rancangan undang undang (RUU) pertanahan. Beberapa poin yang diatur dalam aturan ini, termasuk ketentuan tanah timbul dan tanah hasil reklamasi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan bahwa pihaknya telah menerima peta indikatif atas 994.000 hektar kawasan hutan yang dilepas oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengatakan pihaknya sedang menyusun Perpres yang ditujukan untuk menghentikan penyusutan lahan baku sawah. Saat ini total lahan baku sawah yang ada di Indonesia sebesar 7,1 juta hektar.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan pemerintah terus berupaya mengoptimalkan program reforma agraria, salah satunya dengan melepaskan hak guna usaha (HGU) lahan yang ditelantarkan. Setelah itu, lahan tersebut akan digunakan untuk program reforma agraria.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil ikut angkat bicara mengenai kasus suap proyek Meikarta. Menurutnya, izin lahan proyek Meikarta sebetulnya sudah tidak ada masalah. Meikarta sudah mengantongi izin resmi luas lahan seluas 84,6 hektar dan sisanya masih dalam proses.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengaku mafia tanah memang ada, namun belum bisa dibuktikan sebelum menjadi kasus dan ditemukan barang bukti.

Pemerintah memastikan lahan pramuka di Taman Rekreasi Wiladatika sudah bisa digunakan untuk pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. Nantinya, pemerintah akan memutuskan status dari lahan tersebut melalui rapat antara kementerian terkait.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah berencana menganggarkan dana sekitar Rp 2 triliun untuk merampungkan pembuatan RDTR di 150 kabupaten kota seluruh Indonesia. Pembuatan RDTR ini juga merupakan bagian dari online single submission (perizinan secara online).

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Abdul Kamarzuki mengungkapkan, pembangunan Bandara Kediri oleh PT Gudang Garam Tbk saat ini masih tertahan pada tahap penetapan lokasi (penlok). Penlok tersebut, terkendala oleh beberapa aturan termasuk aturan proyek strategis nasional (PSN).

Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

Adapun mensertifikasi lahan konservasi yang berdekatan dengan warga dimasukan dalam program pronas.

Hal ini dinilai cukup penting karena berpotensi terjadi pergeseran batas negara.