Menteri Sofyan sebut ada 8.000 kasus sengketa lahan di Indonesia
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan pihaknya akan terus mencarikan solusi untuk menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ATR, tercatat ada 8.000 kasus sengketa lahan di Indonesia. Namun demikian dia tidak menjabarkan berapa total luasan lahan yang mengalami konflik.
"Itu sebenarnya tidak banyak karena jumlah tanah terdaftar itu hari ini 52 juta hari ini, bidang. Dan yang berkonflik cuma 8.000 (kasus)," kata Sofyan, di Jakarta, Rabu (31/10).
"Dan pusing kita karena ada ada yang konfliknya 20 sampai 30 tahun," lanjut dia.
Dia mengatakan, dalam upaya penyelesaian sengketa lahan, pihaknya masih menggunakan jalur dialog. Pihak-pihak yang bersengketa diajak bicara untuk mencari solusi.
"Kita coba amicable, (misalnya) saya berkonflik dengan orang, dan BPN panggil dua-duanya, you mau berkonflik sampai kiamat atau cari penyelesaian secara win-win itu banyak yang akan kita selesaikan," jelasnya.
Menurutnya, dengan adanya sertifikasi lahan maka masalah sengketa ini mampu diredam, sebab sertifikat memberikan kepastian serta keabsahan penguasaan lahan oleh masyarakat. Selain itu, salah satu keuntungan yang diperoleh masyarakat dengan sertifikat tersebut adalah mendapatkan akses terhadap perbankan.
"Dampak lain konflik berkurang. Begitu tanah bersertifikat orang enggak akan berani ganggu gugat lain," jelas Sofyan.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca SelengkapnyaLuas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca SelengkapnyaSeorang pria dan dua anaknya tega membunuh seorang wanita tua HA (62) di Kedaton, Ogan Komering Ulu. Pembunuhan ini dilatarbelakangi sengketa lahan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
AHY mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menangani persoalan lahan dengan pendekatan yang baik.
Baca SelengkapnyaYulianto, salah seorang petani mengatakan lahannya terancam gagal panen atas kondisi kerusakan tersebut.
Baca SelengkapnyaPenyelesaian sengketa lahan jadi salah satu program yang bakal diakselerasi oleh Kementerian ATR/BPN, dalam kurun waktu sisa 8 bulan masa kabinet tersisa.
Baca SelengkapnyaAturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.
Baca SelengkapnyaDekan Universitas Brawijaya beberkan sederet kesalahpahaman terkait food estate.
Baca SelengkapnyaKhususnya agraria, yang tak mencerminkan pemerintahan Jokowi bekerja untuk melindungi
Baca Selengkapnya