Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah anggarkan Rp 2 miliar bikin rencana detail tata ruang

Pemerintah anggarkan Rp 2 miliar bikin rencana detail tata ruang Sofyan Djalil. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengadakan rapat koordinasi terbatas mengenai rencana detail tata ruang (RDTR) kabupaten kota khusus daerah investasi. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Sofyan Djalil Dan beberapa perwakilan Eselon I Kementerian terkait.

Sofyan mengatakan, pemerintah berencana menganggarkan dana sekitar Rp 2 miliar untuk merampungkan pembuatan RDTR di 150 kabupaten kota seluruh Indonesia. Pembuatan RDTR ini juga merupakan bagian dari online single submission (perizinan secara online).

"Per kabupaten itu dianggarkan Rp 2 miliar ya karena untuk RDTR. Tapi ditujukan untuk kabupaten kota yang tujuan daerah investasi. Supaya OSS itu bisa jalan dan efektif maka perlu ada RDTR," ujar Menteri Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (28/5).

Dia menjelaskan, selama ini baru sekitar 40 kabupaten dan kota yang telah memiliki RDTR. Sementara Indonesia memiliki sekitar 150 daerah yang berpotensi memiliki potensi investasi.

"Banyak kabupaten belum punya RDTR. Yang punya RDTR itu baru 40 kabupaten kota. Oleh karena itu, solusinya akan dibikin tim. Akan dibikin RDTR untuk 100 sampai 150 kabupaten kota yang merupakan tujuan investasi besar," jelasnya.

Menteri Sofyan menambahkan, pemerintah akan merampungkan pembentukan tim khusus RDTR. Mengingat RDTR sangat dibutuhkan dalam sistem perizinan OSS yang akan diluncurkan pada akhir bulan ini.

"Jadi bikin tim, nanti disediakan bantuan Biaya untuk mempercepat RDTR. Pengadaan instruksi ditugaskan sekda dan dirileksi beberapa kebijakan supaya cepat keluar kebijakan. Timnya dibentuk Menko Perekonomian Darmin Nasution," tandasnya.

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Menteri ATR/BPN dampingi Presiden Jokowi Bagikan 2.000 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah di Cilacap

Menteri ATR/BPN dampingi Presiden Jokowi Bagikan 2.000 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah di Cilacap

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.

Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil Semringah, Realisasi Investasi 2023 Tembus Rp1.418 Triliun

Menteri Bahlil Semringah, Realisasi Investasi 2023 Tembus Rp1.418 Triliun

Angka ini telah melebih target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar Rp1.400 triliun.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Pengeluaran Rata-Rata Masyarakat Jakarta Hampir Rp3 Juta Setiap Bulan

Ternyata, Pengeluaran Rata-Rata Masyarakat Jakarta Hampir Rp3 Juta Setiap Bulan

Untuk pengeluaran komoditas non makanan mencakup perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.

Baca Selengkapnya
Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun

Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun

Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta Telan Biaya Rp22,2 Miliar, Heru Budi Ungkap Bagian yang Diperbaiki

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta Telan Biaya Rp22,2 Miliar, Heru Budi Ungkap Bagian yang Diperbaiki

Proyek tersebut berada di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
110 Juta Bidang Tanah Terdaftar Era Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Kita Diberkahi Presiden Gesit

110 Juta Bidang Tanah Terdaftar Era Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Kita Diberkahi Presiden Gesit

Masyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.

Baca Selengkapnya