kebijakan hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan hukum yang adaptif dan kolaboratif. Inisiatif FKK Kemenkum Babel ini diharapkan mampu

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menegaskan KUHP Indonesia berlaku universal, namun menyoroti tiga isu krusial seperti delik politik, defamation, dan kesusilaan yang memiliki interpretasi berbeda di setiap daerah, memicu rasa penasaran pembaca.

Kejaksaan Agung menegaskan kesiapan penuh dalam pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku efektif 2 Januari 2026, menandai era baru penegakan hukum di Indonesia.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Rehabilitasi Pejabat ASDP, menegaskan keputusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) menyelenggarakan uji kompetensi perancang peraturan perundang-undangan guna memastikan kualitas dan kemampuan aparatur dalam merancang regulasi yang responsif.

Kemenkum Sulawesi Utara menyoroti peran paralegal sebagai garda terdepan dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan. Diskusi strategis digelar untuk menyempurnakan kebijakan bantuan hukum.

Kemenkum Babel perkuat sinergi dengan Pemda dan DPRD Bangka Belitung demi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Simak langkah konkretnya!