Kasus Lahan Cengkareng

Ahok memberikan keterangan mengenai prosedur dan proses penyusunan APBD Murni dan Perubahan

Namun Prasetyo mengaku tidak tahu menahu mengenai lahan dijadikan rusun di Cengkareng tersebut.

Polisi telah menetapkan dua tersangka terkait kasus ini.

Dirtipikor Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo menyampaikan, untuk tersangka Rudy Hartono juga dikenakan TPPU. Dalam praktiknya, tersangka membuat persyaratan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) secara tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan.

19 Preman ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat karena menduduki lahan kosong tanpa seizin pemilik. Lahan berada di Kamal Raya RT 007/09 Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat.

Di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kasus pembelian lahan ini pernah jadi kisruh panjang. Dinas Perumahan membeli lahan tersebut senilai Rp 648 miliar dari seorang warga bernama Toeti Sukarno. Namun setelah proses jual beli, belakangan diketahui tanah tersebut milik Dinas KPKP.

Sengketa lahan dibawa Toeti ke meja hijau. Dia menggugat Dinas KPKP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sengketa kepemilikan lahan antara DKPKP dan Toeti tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Mei 2016.

Sandiaga mengatakan selama proses tersebut berjalan, nantinya baru akan dibuat keputusan apakah akan dijadikan piutang atau dijadikan aset. Namun semua harus selesai sebelum penilaian opini WTP dari BKP.

Soal lahan Cengkareng, BPN minta pemprov & warga tunjukkan bukti sah. "Kita akan lihat, akan hubungkan dengan girik-giriknya, kalau misalnya sudah dibebaskan oleh pemda ya kita akui pemda. Kita lihat siapa duluan yang membebaskannya. Soal siapa yang paling berhak akan kita buktikan siapa yang punya surat-suratnya."

Penyelidikan lahan Cengkareng jalan di tempat? Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri tengah melakukan penyelidikan terkait kasus pengadaan lahan Cengkareng, Jakarta Barat. Lahan ini diketahui milik Pemprov DKI dan pernah dimanfaatkan di masa lalu.

Kasus ini sedang diselidiki Bareskrim Polri.

Soal 2.800 aset di DKI belum bersertifikat, Ahok mengklaim tengah mengurusnya secara bertahap.

Djarot mengaku dalam pemeriksaan penyidik mencecarnya dengan 10 pertanyaan

Djarot salah satu pejabat Pemprov DKI yang ikut menandatangani surat penetapan pembelian lahan.

Terkait masalah proses hukum, Djarot menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang.

Setiap pembelian lahan oleh pemerintah daerah dari pihak lain memang harus mendapat persetujuan dari kepala daerah.

Ahok berkilah persetujuannya bukan berarti memaksa melakukan pembelian.

Prabowo Soenirman mengatakan, kekeliruan pembelian ini merupakan keteledoran dari Pemprov DKI Jakarta.

Kasus ini, kata Djarot, harus menjadi pelajaran semua PNS.

Terkait lahan Cengkareng, DKI juga dipolisikan Toeti karena belum melunasi Rp 200 miliar dari pembelian Rp 648 miliar.