JR Saragih

Kasus penggunaan dokumen palsu pada Pilkada Sumut dengan tersangka Jopinus Ramli (JR) Saragih tidak lagi berlanjut meski berkasnya sudah lengkap (P-21). Kejati Sumut menyatakan kasus pidana pemilu itu sudah kedaluwarsa.

Kejati Sumut Tegaskan Kasus Dokumen Palsu JR Saragih Sudah Kedaluwarsa. Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sumut, Edward Kaban, mengatakan, berkas kasus itu dikembalikan ke Polda Sumut karena kegiatan Pilkada sudah selesai.

Mahasiswa yang berunjuk rasa mengatasnamakan Presidium Dewan Mahasiswa Sumatera Utara. Mereka merupakan gabungan dari presidium mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Medan.

Seratusan mahasiswa berunjuk rasa di Gedung DPRD Sumut, Rabu (25/4). Mereka menuding polisi tidak netral di Pilgub Sumut. Mahasiswa yang berunjuk rasa mengatasnamakan Presidium Dewan Mahasiswa Sumatera Utara. Mereka merupakan gabungan dari presidium mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Medan.

Kasus pidana Pemilu dengan tersangka Jopinus Ramli (JR) Saragih masih jalan di tempat. Meski telah melengkapi berkas, penyidik Polri pada Sentra Gakkumdu Sumut belum juga melimpahkan Bupati Simalungun itu ke jaksa.

Beredar video singkat di media sosial tentang pernyataan mendukung pasangan nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Kemudian muncul video balasan dari Sihar Sitorus yang menyambut baik dukungan Bupati Simalungun itu.

Mantan bakal calon Gubernur Sumut, Jopinus Ramli (JR) Saragih, boleh jadi akan menghadapi persoalan baru. Bawaslu Sumut kini mendalami videonya mengampanyekan pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus.

Beredar video JR Saragih ajak pendukung pilih Djarot-Sihar di Pilgub Sumut. Ajakan itu disampaikan JR Saragih dalam video singkat yang beredar di media sosial sejak kemarin.

Akhir perjuangan JR Saragih demi ikut Pilgub Sumut. JR Saragih-Ance Silaen memutuskan tak mengajukan kasasi terkait keputusan PTTUN Medan menolak gugatannya terhadap KPU Sumut.

Harapannya, akan muncul pemimpin yang terbaik dapat membawa Sumatera Utara ke arah yang lebih baik lagi.

Paling lama 5 hari dari pelimpahan tahap dua, perkara itu akan dilimpahkan ke pengadilan. Namun, Sumanggar tidak dapat memastikan apakah tersangka dalam kasus itu akan ditahan atau tidak. "Masalah penahanan, saya tidak bisa menyimpulkan. Itu kesimpulan penuntut umum atau pimpinan," jelas Sumanggar.

PTTUN Medan, Sumatera Utara memutuskan, untuk menolak gugatan JR Saragih sebagai peserta Pilkada Sumut 2018. Sebagai perlawan berikutnya, JR Saragih pun memiliki hak untuk melakukan kasasi.

Begitu pun, para pengunjuk rasa ini tetap optimistis JR Saragih-Ance Selian tetap akan lolos sebagai calon Gubernur Sumut-Wakil Gubernur Sumut. Mereka yakin akan ada putusan menggembirakan di Mahkamah Agung.

Majelis hakim khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan menolak gugatan pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur Sumatera Utara, Jopinus Ramli (JR) Saragih-Ance Selian. Mereka menerima eksepsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut sebagai tergugat.

Sementara, ratusan pendukung JR Saragih-Ance Selian juga hadir di sekitar PTTUN. Sebagian di antaranya menggelar unjuk rasa di sana.

Kasus pidana Pemilu dengan tersangka Jopinus Ramli (JR) Saragih terus berproses. Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dari Polda Sumut telah melimpahkan berkas perkara itu ke Kejati Sumut, Senin (26/3).

JR Saragih disangka telah menggunakan surat palsu saat mendaftar sebagai calon gubernur ke KPU Sumut. Tim dari Sentra Gakkumdu Sumut menemukan pemalsuan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, Sopan Adrianto, pada bagian legalisasi fotokopi ijazah SMA JR Saragih.

JR Saragih dipecat dari Demokrat, ini penjelasan Amir Syamsuddin. Sudah jatuh tertimpa tangga, kalimat itu tampaknya cocok disematkan pada kader Partai Demokrat Jopinus Ramli (JR) Saragih. Setelah gagal maju Pilgub Sumut dan jadi tersangka pemalsuan dokumen, kini Saragih dipecat dari Demokrat.

Kejati Sumut telah menerima Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) kasus penggunaan surat palsu dengan tersangka, Jopinus Ramli (JR) Saragih. Jaksa penuntut umum (JPU) untuk perkara itu juga segera ditunjuk.

Belum ada keterangan resmi dari Jopinus Ramli (JR) Saragih terkait pencopotannya dari posisi Ketua DPD Partai Demokrat Sumut. Namun, pelaksana tugas (Plt) yang akan menggantikannya, Herri Zulkarnain, menyatakan Bupati Simalungun itu legowo hanya menjadi kader.