Johan Budi
-
Politik •Sosok Johan Budi, Eks Politisi PDIP yang Tak Setuju Prabowo Beri Amnesti Hasto KristiyantoKenali lebih dekat sosok Johan Budi, jurnalis dan politikus Indonesia yang berpengaruh dalam pemerintahan.
-
News •Eks Politisi PDIP Johan Budi Tak Setuju Prabowo Beri Amnesti ke Hasto Kristiyanto, Ini AlasannyaMeski tidak setuju dengan amnesti Hasto, namun Johan mengaku setuju dengan keputusan presiden yang memberi pengampunan terhadap Tom Lembong.
-
News •Jejak Karir Johan Budi, Mantan Jubir KPK, kini Duduk di Kursi Komisaris TransJakartaJohan Budi bersama dua nama lainnya, Muhammad Ainul Yakin dan Zudan Arif Fakrulloh, telah ditetapkan sebagai komisaris baru.
-
Jakarta •Mantan Jubir KPK Johan Budi jadi Komisaris TransJakartaHal ini ditetapkan oleh para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Jumat (1/8).
-
Jatim •Sosok Johan Budi Sapto Pribowo, Wartawan yang Beralih Profesi Jadi Pegawai Penting KPK hingga Anggota DPR RIIa punya rekam jejak panjang sebagai wartawan, sebelum akhirnya berpindah haluan.
-
News •Johan Budi: Pilih Pemimpin KPK Seberani Malaikat Percuma, Kalau Presiden Tak Punya Keinginan Berantas KorupsiDia menjadi salah satu dari 20 orang yang berhasil lolos mengikuti tes kesehatan dan wawancara seleksi capim KPK
-
News •Johan Budi Keras Sebut KPK Sedang Tak Baik-Baik Saja, Bongkar Respons Megawati PDIPJohan Budi Keras Sebut KPK Sedang Tak Baik-Baik Saja, Bongkar Respons Megawati PDIP.
-
News •VIDEO: Johan Budi Keras Sebut KPK Sedang Tak Baik-Baik Saja, Bongkar Respons Megawati PDIPJohan Budi merespons rasa penasaran awak media tentang sikap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri perihal tersebut.
-
News •Johan Budi akan Kembali Berkarir di Kuningan Usai Mundur dari PDIP, Eks Penyidik KPK: Bisa Independen atau Tidak?Djarot berharap, Johan Budi bisa lolos di tahap-tahap selanjutnya.
-
News •Johan Budi Mundur dari PDIP, Mencoba Kembali Berkarir di KPKJohan Budi Sapto Pribowo mundur dari keanggotaan PDI Perjuangan. Ia akan mencoba kembali berkarir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
News •Lolos Administrasi Capim KPK, Johan Budi Mundur dari DPR dan PDIPJohan Budi juga akan mengajukan proses pengunduran diri sebagai kader PDI Perjuangan.
-
News •VIDEO: Johan Budi PDIP Skakmat Bos KPK "Tidak Ada Guna KPK, Survei Jauh di Bawah"Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
-
Politik •Johan Budi PDIP Skakmat Petinggi KPK: Tidak Ada Guna KPK, Survei Jauh di BawahJohan Budi PDIP Skakmat Petinggi KPK: Tidak Ada Guna KPK, Survei Jauh di Bawah.
-
Politik •Deretan Jagoan PDIP yang Gagal Terpilih di Pemilu 2024Sejumlah politikus PDIP berpotensi gagal menjadi anggota DPR pada Pemilu 2024
-
Politik •Hendropriyono dan Mantan Kapolri Masuk Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Johan Budi jadi Jubir UtamaMantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono masuk dalam struktur TPN Ganjar-Mahfud MD
-
News •VIDEO: Johan Budi PDIP Keras Ingatkan Polri Tidak Terbawa Drama Politik"Polri harus tetap netral, jangan terbawa drama politik,"
-
News •Johan Budi Usul Kepala BNPT dan BNN Dijabat Jenderal Bintang 4 Setara KapolriJohan Budi mengusulkan agar Kepala BNPT dan Kepala BNN menyandang pangkat bintang empat atau Jenderal. Selama ini memang dua kepala lembaga dari Polri itu berpangkat Komisaris Jenderal atau bintang tiga.
-
News •Johan Budi Ngaku Dibully Usai Rapat dengan Mahfud: Bahkan Diisukan Beri Gift ke JKT48Selain dibully, Johan Budi mengatakan persepsi publik terkait transaksi Rp349 T telah mengarah pada dugaan korupsi oleh pegawai Pajak
-
Politik •DPR Duga Isu Transaksi Rp349 T Kemenkeu Hanya untuk Naikkan Pamor SeseorangMenurut Johan, kasus transaksi mencurigakan ini bisa digunakan menjadi komoditas politik. Untuk menaikan dan menurunkan pamor seseorang.
-
News •Anggota DPR Ragukan Satgas Transaksi Rp349 T Bentukan Mahfud, Kecuali Bambang PaculSementara anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman melihat Mahfud kurang serius membongkar kasus transaksi mencurigakan. Karena anggota Satgas masih melibatkan Direktorat Bea Cukai dan Pajak. Seharusnya dibentuk Satgas independen.