Jam Kerja Wanita

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya akan melakukan focus group discussion (FGD) untuk membahas pengaturan pembagian jam kerja pegawai Pemprov DKI. Pembagian jam kerja ini diharapkan dapat mengurai kemacetan di Ibu Kota.

Aturan ini akan mengatur jumlah pekerja yang berangkat agar tidak menumpuk pada jam yang sama.

Berikut selengkapnya merdeka.com merangkum hustle culture atau budaya hiruk pikuk yang menyebabkan banyak orang burn out:

Usia di atas 40, kerja cukup 3 hari seminggu! Di usia ini orang harus lebih rileks. Kerja hingga usia senja penting untuk daya ingat, tetapi porsinya harus disesuaikan.

"Jam malam ini bukan dari saya, dari oknum yang menggaris bawahi seperti jam malam," imbuhnya.

Gubernur Aceh menginstruksikan pada seluruh kabupaten/kota agar perempuan tidak keluar rumah di atas pukul 21.00 WIB.

Serikat Pramugari AS (APFA) menuding Etihad larang pegawai cuti hamil. Konon ini perang dagang antara AS dan UEA

Saat isu pemotongan jam kerja muncul, Yohana sempat kaget karena dia tak pernah merasa diajak diskusi.

JK ingin karyawati dipulangkan 2 jam lebih awal dari waktu yang ditetapkan setiap perusahaan.

JK sempat mengusulkan para ibu yang bekerja mendapatkan jam istimewa dari kantornya.

"Perusahaan nantinya akan tidak bisa meng-hire perempuan. Mereka pasti akan lebih memilih laki-laki," kata Gadis.

"Kalau dikurangi jam kerjanya 2 jam, ini namanya menghambat karir, prestasi dan produktivitas wanita."

Rencana ini dianggap sebagai kemunduran praktik kesetaraan gender dan telah melanggar hak asasi perempuan.

Yohanna mengatakan di kementeriannya sudah terdapat UU yang mengatur jam kerja bagi perempuan sebelumnya.

Wacana pengurangan jam kerja pegawai perempuan itu dikhususkan bagi karyawan yang memiliki anak di bawah usia 6 tahun.

Dengan mekanisme tersebut, karyawan wanita bisa mendapatkan penghasilan tambahan.

"Pemerintah pusat-kan punya pertimbangan-pertimbangan lebih. Sehingga jika bagus kita fatsun saja," ujar Emil.

Dia belum tahu kapan wacana tersebut bakal terlaksana.

Usulan ini muncul karena kekhawatiran Jusuf Kalla terhadap masa depan generasi bangsa.

Menteri Hanif berjanji akan mengkaji ulang waktu kerja bagi kaum perempuan tersebut.