Beleid ini berlaku mulai 1 Juli 2020 sesuai isi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dia menegaskan, rakyat sangat terjepit pada situasi corona sekarang. Apalagi yang di PHK, tidak bisa bayar kontrakan rumah dan punya anak yang mau sekolah. Menurutnya, pemerintah harus peka terhadap rakyat.

"Seharusnya, pemerintah mencari solusi lain mensiasati defisit BPJS, baik dengan melakukan efisiensi atau strategi lainnya yang tidak membebani masyarakat yang sedang kesusahan," tandasnya.

Rudy menilai kebijakan yang diambil presiden tersebut terkesan terburu-buru. Apalagi Mahkamah Agung (MA) baru saja menganulir Perpres nomor 75 tahun 2019 yang juga terkait kenaikan iuran BPJS.

Dia mengatakan, kenaikan iuran ini tidak tepat karena saat ini masyarakat tengah dihadapkan pada masalah akibat virus corona. Seharusnya akses masyarakat untuk mendapat jaminan kesehatan lebih dipermudah bukannya dipersulit dengan menaikkan iuran BPJS.

"Seharusnya Pemerintah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung dengan taat azas. Kalau seperti ini kan sama Pemerintah bermain-main dengan Putusan MA," tegas Lucy kepada wartawan, Kamis (14/5).

Presiden Joko Widodo kembali menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam aturan ini, pemerintah memutuskan menaikkan iuran untuk kelas I dan II, sementara iuran kelas III akan naik pada 2021.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) 64 tahun 2020 tentang revisi perubahan perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dicabut. Salah satu alasannya, kenaikan iuran BPJS di tengah wabah Pandemi Corona yang membuat ekonomi anjlok, membuat masyarakat makin sulit.

Seharusnya presiden Joko Widodo melaksanakan putusan MA yang membatalkan sebagian Perpres 75/2019 secara sungguh-sungguh. Mengingat putusan MA tersebut bersifat mengikat.

Sebagaimana diketahui, dalam aturan ini, pemerintah memutuskan menaikkan iuran untuk kelas I dan II, sementara iuran kelas III akan naik pada 2021.

"Kami sedang (persiapkan) mengajukan untuk menguji materi jilid 2, terpaksa. Kami enggak punya pilihan. Ini harus disadari pemenuhan kesehatan terhadap warga ini kan tanggung jawab negara," kata Rusdianto kepada merdeka.com, Rabu (13/5).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Menurutnya, kenaikan iuran ini demi menjaga keberlanjutan operasional BPJS Kesehatan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, keputusan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tanda pemerintah tidak peka dengan kondisi rakyat saat ini.

"Kita sekeluarga berempat ikut kelas III, kalau engga corona saya sanggup karena suami, saya kerja jualan. Kalau sekarang coba, udah enggak ada pemasukan harus bayar juga, buat sehari-hari aja harus cari akal," ujar Tukinem.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan, sampai saat ini terus melakukan koordinasi kepada pemerintah terkait proses penerbitan pepres baru tentang iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, bulan ini akan selesai dibahas.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sempat mengancam akan menarik dana suntikan atau subsidi pemerintah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ancaman tersebut diberikan ketika anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) banyak yang mendesak agar kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan.

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan. Mahkamah Agung mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020.

Mahkamah Agung telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan setelah mengabulkan gugatan gugatan Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir.