Kata Sri Mulyani Soal Wacana Penarikan Dana Suntikan BPJS Kesehatan
Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sempat mengancam akan menarik dana suntikan atau subsidi pemerintah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ancaman tersebut diberikan ketika anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) banyak yang mendesak agar kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dirinya tak ingin terlalu berspekulasi terlalu jauh terhadap apa yang pernah diucapkannya beberapa waktu lalu. Sebab, yang paling tahu mengenai kondisi kesehatan BPJS Kesehatan adalah perusahaan itu sendiri.
"(Rp13 triliun itu jadi ditarik?) Nanti biar BPJS saja yang bicara tentang kondisi keuangannya sendiri," kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3).
Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran BPJS kesehatan yang diajukan oleh Ketua Umum Komunitas Pasien cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir, yang diajukan pada 2 Januari 2020.
Dengan dikabulkannya gugatan tersebut maka iuran BPJS Kesehatan akan seperti semula yaitu kelas I sebesar Rp80.000, kelas II sebesar Rp51.000 dan kelas 3 sebesar Rp25.500.
Penarikan Dana Suntikan Disebut Agar Tak Menjadi Temuan BPK
Sebelumnya, Menteri Sri Mulyani mengatakan, sampai dengan akhir 2019 pemerintah telah menambal defisit BPJS Kesehatan hingga mencapai Rp13 triliun. Adapun defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyentuh capai Rp32 triliun.
"Bahkan jika meminta peraturan presiden (nomor 75 tahun 2019) dibatalkan maka Menkeu yang sudah transfer Rp13,5 triliun 2019 saya tarik kembali," kata dia dalam rapat gabungan, di Ruang Rapat Pansus B, DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2).
Bendahara Negara ini menambahkan, jika iuran dibatalkan, sementara pemerintah tetap memberikan suntikan ke BPJS Kesehatan maka berpotensi menjadi temuan BPK. "Kalau tidak jadi naik, itu tidak jadi kami bayar karena nanti jadi temuan BPK," tandas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaBerbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menegaskan tidak ada perbedaan jumlah anggaran yang keluar untuk belanja perlinsos periode 2019-2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaKetua TKS Prabowo-Gibran ajak seluruh lapisan masyarakat untuk ke TPS tanggal 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaAksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut terkait penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Rp15.000 per anak.
Baca SelengkapnyaBayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.
Baca Selengkapnya