Merdeka.com - Anggota Komisi IX Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning Proletariyati menyoroti naiknya iuran BPJS di tengah pandemi Covid-19. Dia tidak setuju kenaikan iuran tersebut yang justru mempersulit rakyat. Padahal, keputusan Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan naiknya iuran BPJS.

"Jelas tidak setuju baik sebagai pribadi, sebagai fraksi PDIP, maupun sebagai Komisi IX. Itu kan sudah melalui tahapan rapat berkali-kali, yang melibatkan rapat gabungan, bahkan pernah dipimpin oleh ketua DPR Mbak Puan, semua menolak kenaikan BPJS dan diserahkan ke pemerintah, juga keputusan MA juga menolak kenaikan BPJS," kata Ribka, Kamis (14/5).

Dia menegaskan, rakyat sangat terjepit pada situasi corona sekarang. Apalagi yang di PHK, tidak bisa bayar kontrakan rumah dan punya anak yang mau sekolah. Menurutnya, pemerintah harus peka terhadap rakyat.

"Pemerintah sensitif deh. Ini sebetulnya tinggal mengeksekusi hasil keputusan MA saja. Kenapa harus naik? Kalau perlu tidak dinaikkan, bahkan dibebaskan, seperti pajak dibebaskan, bensin untuk ojol aja bisa 50 persen sampai 30 persen," ucapnya.

Ribka heran BPJS malah naik di tengah rakyat yang kesulitan. Dia bilang, lama-lama orang bisa tidak membayar BPJS. Keputusan pemerintah dia harap bisa diulang dan dikaji kembali.

"Harapan saya sebagai wakil rakyat, saya mendengar keluhan rakyat, mengeluh kontrakan rumah, mengeluh pekerjaan. Ini supaya dibatalkan kenaikan BPJS," pungkasnya.