IUP

Kejaksaan Agung menyita aset bergerak dan tidak bergerak senilai Rp 338 miliar terkait kasus korupsi tata kelola pertambangan PT QSS di Kalimantan Barat.

Bareskrim Polri memberlakukan status quo terhadap **penghentian aktivitas PT WIN** di Konawe Selatan. Langkah ini menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dampak sosial dan keselamatan, meski perusahaan berizin.

Bahlil melapor ke Prabowo soal evaluasi IUP tambang di kawasan hutan. Pemerintah siap mencabut izin bermasalah sesuai arahan Presiden.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai pembentukan koperasi penambang rakyat menjadi momentum penting untuk memperkuat ekonomi daerah dan menjawab aspirasi keadilan masyarakat.

Pemkab Bengkayang serius mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) demi legalisasi tambang rakyat, mengurangi praktik ilegal, dan menjaga lingkungan. Bagaimana WPR bisa jadi solusi?