Interpelasi Jokowi

Mensesneg merasa yakin bahwa tidak ada UU yang dilanggar dalam pembatalan pelantikan BG jadi Kapolri.

Presiden Jokowi dinilai bersalah tidak meminta persetujuan DPR atas Plt Kapolri seperti yang diamanatkan undang-undang.

"Apa alasan menaikkan terus tiba-tiba menurunkan dalam waktu singkat? Apa sudah dikaji dengan matang waktu menaikkan?"

Fadli Zon meminta agar pemerintah tak perlu khawatir diinterpelasi oleh DPR.

"Interpelasi itu adalah hak bertanya saja. Kalau hanya bertanya saja, ya jawab saja," kata Hamdan.

Melalui interpelasi, pemerintah ditantang memberi jawaban yang berargumentasi kuat soal kenaikan BBM.

Penggalangan tanda tangan untuk interpelasi sudah mencapai 202 orang.

"Baru sebulan kerja dipanggil-panggil, apa sih?" kata Jokowi menjawab rencana interpelasi DPR.

Arif mengatakan, lebih baik anggota dewan gunakan hak bertanya lebih dulu sebelum interpelasi.

Sudah ada lima fraksi yang memberikan dukungan, interpelasi Jokowi.

Mereka optimis tanda tangan ini akan terus bertambah.

Saat ini sudah ada 200 lebih tanda tangan yang menyetujui hak interpelasi digunakan untuk Jokowi.

DPR akan meminta penjelasan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM.

Fraksi KMP di DPR telah sepakat mengajukan interpelasi kepada Presiden Jokowi terkait kebijakan menaikkan harga BBM.

"Presiden Jokowi tak perlu takut dengan penggunaan hak interpelasi, karena ini hak normatif," ujar Benny.

"Nanti yang rugi pemerintah, memangnya mereka mau dapat anggaran dari mana," kata Fadli Zon.

Politikus PDIP menuding Koalisi Merah Putih melanggar perjanjian damai.

Presiden Jokowi sebelum meragukan keberhasilan DPR melakukan interpelasi.

Rencana interpelasi ini membuat tensi politik antara pemerintah dan DPR semakin memanas.

Koalisi Merah Putih mengaku mereka didukung rakyat untuk memanggil Jokowi ke DPR.