Impor Baja

Kebijakan ini berpotensi merugikan para pelaku usaha fabrikator lokal dan mengancam keberlangsungan sektor industri strategis baja di tanah air.

Komisi VII DPR mendesak perbaikan mendesak pada tata niaga baja nasional setelah impor baja China melonjak 34%, mengancam kelangsungan industri lokal dan kedaulatan ekonomi.

Saat ini industri baja nasional seperti tergopoh-gopoh, terutama menghadapi serbuan membanjirnya baja impor di dalam negeri.

Harga baja berjangka di China turun hingga 1,8%, sementara produsen baja di Vietnam menguat.

Pemerintah juga telah membentuk satgas berantas barang impor ilegal dengan masa kerja hingga akhir tahun.

Bea Cukai berkomitmen untuk mendukung memperlancar proses impor di pelabuhan

Sebagai "mother of industry" atau industri yang produknya bisa dipakai untuk bahan dasar industri lain, perusahaan baja bisa mendorong sektor lain.

Diharapkan membantu mengatasi kebutuhan domestik dan mengurangi impor produk baja.

Untuk memaksimalkan persiapan pameran dan potensi kerjasama bisnis antara Jerman dan Indonesia, Messe Düsseldorf menggelar pertemuan dengan lebih dari 100 pengusaha industri logam dan baja Indonesia bertempat di Hotel Pullman, Jakarta.

Penetapan tersangka ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin-27/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 dan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Nomor: TAP – 24/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 19 Mei 2022.

Ketut menjelaskan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016 s/d 2021.

Ketut menjelaskan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016-2021.

CBAM akan mulai diberlakukan pada 2026 terhadap lima produk utama, termasuk besi dan baja sebagai salah satu produk unggulan Indonesia di pasar Uni Eropa.

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan mengamankan sementara produk baja impor yang diduga tidak memenuhi persyaratan mutu Standar Nasional Indonesia (SNI) senilai Rp41,68 miliar.

Penyidik Kejagung memeriksa sejumlah pejabat Kementerian Perindustrian sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016-2021. Mereka diperiksa untuk berkas tersangka Tahan Banurea, Taufik, dan Budi Hartono Linardi, serta enam tersangka korporasi.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016 sampai dengan 2021.

Penyidik Kejagung memeriksa lima saksi terkait kasus korupsi impor baja periode 22016-2021. Kelima saksi diperiksa penyidik Kejagung untuk melengkapi berkasi tiga tersangka yaitu TB, T dan BHL.

Penyidik Kejagung memeriksa empat saksi kasus dugaan korupsi impor baja pada tahun 2016-2021. Empat saksi diperiksa penyidik Kejagung untuk melengkapi berkas tiga tersangka perkara tersebut yaitu TB, T dan BHL.

Berawal pada kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan 2021, PT BES, PT DSS, PT IB, PT JAK, PT PAS, dan PT PMU, mengajukan importasi besi atau baja dan baja paduan melalui Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT Meraseti Logistik Indonesia milik BHL.

Tersangka Banurea berperan memproses draf persetujuan impor besi baja, baja paduan, dan turunannya yang diajukan pelaku usaha/importir.