Fredrich Yunadi

Rumah pengacara Senior Fredrich Yunadi berada di kawasan elite Jakarta.

Fredrich tetap dikenakan wajib lapor hingga 2025 mendatang pascabebas bersyarat.

Gugatan yang dilayangkan mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi atas klaim bayaran fee yang belum dilunasi oleh Setnov bersama istrinya Deisti Astriani, kandas. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan menolak gugatan sebesar Rp2,2 triliun tersebut.

Karena upaya PK ditolak, maka Fredrich akan tetap menjalani hukuman selama 7 tahun 6 bulan penjara denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan sebagaimana putusan majelis hakim MA pada tingkat kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Sidang gugatan advokat Fredrich Yunadi terhadap mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) menghadirkan pemeriksaan saksi dari pihak penggugat, yakni Mujahidin.

Menurut Takdir, Pengadilan Tipikor akan menggelar sidang PK pada Senin, 14 Desember 2020 mendatang. Sidang beragendakan penandatangan berita acara persidangan.

Ia menjelaskan, Setnov panggilan akrab Setya Novanto ini mengaku, jika tak semua kasus telah dijalani oleh kliennya tersebut. Namun, hal itu hanya dicabut secara sepihak saja.

Perkara tersebut mengantongi nomor perkara 264/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL tertanggal 20 Maret 2020.

Rudy mengatakan, pada hari ini merupakan sidang perdana kliennya. Namun lantaran materi yang diajukan pihaknya tebal, maka diputuskan tidak dibacakan di hadapan mejelis hakim.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak gentar menghadapi upaya hukum PK yang diajukan Fredrich Yunadi.

Juru bicara KPK, Ali Fikri menghargai upaya hukum Fredrich yang mengajukan PK. Yang jelas, kata Ali, saat sidang PK nanti jaksa yang menjatuhkan tuntutan kepada Fredrich akan menyampaikan pendapat atas dalil yang diajukan.

Fredrich Yunadi banding usai divonis 7 tahun, KPK ajukan kasasi. Upaya kasasi ini diajukan lantaran kejahatan yang dilakukan Fredrich Yunadi masuk ke extraordinary crime.‎ Selain itu, JPU KPK menilai Fredrich telah mencederai proses penegakan hukum, khususnya perkara e-KTP.

Adalah Hakim Ad Hoc, Jeldi Ramadhan yang berpendapat vonis 7 tahun terhadap Fredrich tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terlebih lagi ia berprofesi sebagai advokat, kedudukannya setara dengan penegak hukum.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta atas terdakwa perintangan penyidikan KPK, Fredrich Yunadi. Fredrich tetap divonis 7 tahun pidana penjara sesuai putusan pengadilan tingkat pertama.

Dokter penyakit dalam RS Medika itu dinyatakan terbukti terlibat bersama Fredrich Yunadi merintangi penyidikan perkara KTP Elektronik dengan tersangka Setya Novanto.

JPU KPK menuntut Bimanesh enam tahun penjara dan denda Rp 300 juta atau subsider tiga bulan kurungan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terkait vonis penjara 7 tahun Fredrich Yunadi (FY).

"Memori banding masih dalam tahap penyusunan. Sedangkan alasan mengajukan banding, salah satunya karena pidana yang kurang dari 2/3 tuntutan tim jaksa penuntut umum," ujar Takdir saat dikonfirmasi, Jumat (6/7).

Bimanesh bahkan mengusulkan kepada penyidik dan dokter KPK bahwa mantan Ketua DPR yang saat itu berstatus tersangka korupsi proyek e-KTP dipindah pemeriksaan medisnya ke RSCM.

Mantan kuasa hukum Setya Novanto itu bahkan menyamakan vonisnya tersebut seperti peristiwa pembantaian pada 30 September atau dikenal dengan Gerakan 30 September (G30). Fredrich merasa profesi advokat dibantai dengan sesama profesi penegak hukum.