Firman Soebagyo

Anggota DPR RI mengusulkan pembentukan Kementerian Pangan sebagai solusi strategis untuk mengatasi persoalan tata kelola pangan nasional yang tumpang tindih dan tidak terkoordinasi.

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menilai, polemik pagar laut di perairan Tangerang Banten menjadi momentum yang tepat untuk mengembalikan kedaulatan negara

Ribuan orang, kata dia, kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Perusahaan yang harus tutup entah sudah berapa banyak, sehingga adanya UU Cipta Kerja mampu untuk menjawab permasalahan tersebut.

Revisi UU MD3, partai wajib kirim anggota ke Pansus DPR. Nantinya pasal 201 hasil revisi akan mewajibkan seluruh fraksi mengirimkan anggota ke Pansus angket apabila telah diputuskan dalam rapat paripurna. Wacana ini seiring bergulirnya Pansus Angket KPK, dimana Demokrat dan PKS menolak kirim anggota ke Pansus.

PAN sebut tambah pimpinan MPR jadi 11 agar partai tak gaduh terus. Totok mengakui, muncul kegaduhan antar fraksi hingga pemerintah dalam dinamika pembahasan RUU MD3. Kegaduhan itu dikarenakan sejumlah fraksi tidak setuju jika revisi hanya mengakomodir kepentingan PDIP untuk mendapatkan jatah kursi pimpinan DPR dan MPR.

Dewan Pakar Golkar bahas RUU Pemilu, termasuk sanksi untuk Titiek? "Tentunya nanti kan pada waktu rapat ada dinamika apa yang akan dibahas. Kita enggak ada agenda itu (bahas nasib Titiek) tapi kita lihat aja apa dinamika yang berkembang dalam pertemuan," kata Sekretaris Dewan Pakar, Firman Soebagyo.

Kader diganti, PKS usul ada tambahan 1 kursi pimpinan MKD. DPR segera menyelesaikan revisi Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). DPR menargetkan revisi yang bertujuan menambah satu kursi pimpinan DPR dan MPR itu bisa disahkan dalam rapat paripurna, Kamis (15/12) pagi.

Revisi UU MD3 dibawa ke paripurna hari ini. Setelah itu, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bisa langsung menindaklanjuti revisi UU MD3 tersebut pada saat masa reses karena memang diperbolehkan.

Dengan dimasukkan namanya dalam komposisi kelengkapan Golkar, Luhut bakal konsultasi dengan Presiden Joko Widodo.

"Kita harus rasional dan minta pendapat, apakah sesuai dengan ketentuan dunia internasional," kata Firman.

Kubu Akom mengungkit bahwa pengurus Golkar harus bersih dan tidak tercela.

Jokowi sudah teken Perppu Kebiri dan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual.

Namun Baleg tidak memiliki kewenangan untuk memberi teguran.

Mantan terpidana kasus suap DPID Fahd disebut jadi ketua DPP Golkar bidang pemuda dan olahraga pimpinan Setya Novanto.

Timses Akom, Firman Soebagyo bahkan meminta Akom dijadikan sebagai wakil ketua umum.

"Itu hasil deal kemarin sebelum Pak Akom menyatakan mundur dari pencalonan," jelas Firman Subagyo.

Firman memastikan bahwa nama-nama tersebut merupakan kader-kader terbaik.

Pembatasan usia tersebut didasari oleh pertimbangan kemampuan ‎fisik yang sudah menurun.

Akom tak ingin disebut kalah dalam pertarungan di Munaslub, tapi mengalah.

"Dari Munas Bali, Munas Ancol, dan timses caketum harus ada representasi dilakukan," kata Firman