Dalam beberapa kesempatan kedua tokoh ini mengakui kinerja Presiden Jokowi dan melemparkan pujian terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai momen pelukan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto bersama atlet pencak silat Hanifan Yudani Kusumah memunculkan kerinduan dari masyarakat agar panasnya suasana politik di Pilpres 2019 selesai.

Fahri nilai Ngabalin kurang baca lantaran anggap #2019GantiPresiden makar. Menurutnya, dugaan makar memiliki tolak ukurnya sendiri. Salah satunya menggerakkan massa bersenjata untuk merebut pemerintahan yang sekarang sedang memimpin.

Prihatin, Fahri Hamzah harap Meiliana melakukan banding. Menurutnya, hanya jalur banding yang bisa ditempuh oleh Meiliana. Fahri juga menyayangkan upaya dialog yang dilakukan di awal mula kejadian terjadi itu tak membuahkan hasil.

Fahri bela Sandiaga: Bagus ini membuat pembiayaan pemilu transparan. Menurut Fahri, Bawaslu atau KPU harus menjelaskan bagaimana mekanisme pengeluaran dana pribadi calon presiden dan wakil presiden untuk biaya kampanye. Dia minta Sandiaga seharusnya malah dihargai karena mau buka-bukaan.

Dia menyindir pendukung kubu Jokowi yang sempat 'nyinyir' ketika direkomendasikan agar didampingi tokoh Islam lewat Ijtima Ulama.

Fahri Hamzah: Jadi Wapres enggak ada greget, cuma jadi embel-embel saja. Menurut Fahri jika dibandingkan dengan tugas menteri, Wapres tidaklah bergitu berharga bukanlah apa-apa. Karena menteri lebih banyak memiliki portofolio dibandingkan Wapres.

Menurutnya, JK kembali mengambil peran dalam uji materi masa jabatan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK) karena terpaksa. Sebab, Jokowi tengah bingung memilih cawapresnya.

Politisi PDIP nilai Fahri Hamzah lebih banyak kontroversi ketimbang kerja. Lantas, Barends meminta Fahri menunjukkan hasil kerjanya selama di parlemen sebagai wakil NTB. Dia menyebut mantan politisi PKS itu justru lebih sering buat kontroversi.

Masa jabatan presiden dan wakil presiden digugat oleh Partai Perindo demi mengupayakan Jusuf Kalla bisa kembali maju menjadi pendamping Joko Widodo. Melihat hal ini, Fahri Hamzah menilai hal tersebut terjadi karena internal koalisi pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu, berantam soal kursi cawapres.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengangkat Ali Mochtar Ngabalin menjadi anggota dewan komisaris Angkasa Pura I menggantikan Selby Nugraha Rahman. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding itu cara Presiden Joko Widodo menggaji orang yang di sekitarnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak akan mendukung Joko Widodo (Jokowi) maju kembali di Pilpres 2019-2024. Alasannya, Jokowi belum menuntaskan masalah bangsa yang masih mangkrak.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyambut baik pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai penjajakan koalisi kedua partai. Fahri menilai kedua partai harus memiliki gagasan yang kuat sebelum memutuskan berkoalisi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal dugaan aparat tak netral di Pilkada. Sebab sebagai mantan Presiden yang menjabat selama 2 periode, Fahri meyakini SBY tidak sembarangan menyampaikan informasi.

Usulan Fahri ini merujuk peristiwa kontroversi kunjungan anggota Wantimpres, Yahya Cholil Staquf ke Israel. Tokoh Nahdlatul Ulama itu bertemu Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu pada Kamis 14 Juli kemarin.

Saat melawat ke Yogyakarta 22 Mei lalu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dijadwalkan isi ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) usai saat tarawih. Namun mendadak, jadwal Fahri isi ceramah tersebut dibatalkan oleh pihak universitas.

Dia menyinggung pemerintah sekarang belum cocok menerapkan demokrasi dengan benar.

Selain soal gurau tersebut, Fahri mengaku tidak ada pembicaraan serius antara dirinya dan presiden. Seperti Revisi UU Antiterorisme atau pun hal lainnya, seperti Koopsusgab, Fahri utarakan pada Kepala Staf Kepresidenan.