Masa jabatan wapres digugat ke MK, Fahri sebut karena partai koalisi Jokowi berantem
Merdeka.com - Masa jabatan presiden dan wakil presiden digugat oleh Partai Perindo demi mengupayakan Jusuf Kalla bisa kembali maju menjadi pendamping Joko Widodo. Melihat hal ini, Fahri Hamzah menilai hal tersebut terjadi karena internal koalisi pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu, berantam soal kursi cawapres.
"Ya saya dengar pak Jokowi bingung, calonnya kalau diambil satu bisa berantem, bisa-bisa dia enggak dapat pendukung, terutama antara Golkar dan PDIP, kalau ditambah tiga, Golkar, PDIP, PKB, atau Golkar dan PDIP ini yang paling berat lah, Golkar juga merasa kalau dia enggak punya calon bisa-bisa habis Golkar di pemilu akan datang," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (20/7).
Fahri menuturkan Jokowi khawatir partai pendukung saling berebut cawapres. Karena itu sosok Jusuf Kalla dimunculkan kembali sebagai penengah. Alasan itulah yang menurutnya mengapa masa jabatan kembali digugat.
"Jokowi itu kan affiliatenya itu PDIP, sementara PDIP ada masalah karena pak Jokowi itu tidak sepenuhnya mau menjadi petugas partai, akhirnya diklaim oleh NasDem, Golkar secara kuat itu, dan itu membuat dia merasa terbebani, nah Golkar jadi dia yang pingin, PDIP jadi dia yang pingin, yang lain juga begitu, jadi daripada berantem pikirannya, solusinya sudah pak JK kembali lagi," jelasnya.
"Saya kira ini kekhawatiran pak Jokowi karena partai-partai itu berantem juga," sambungnya.
Fahri menyebutkan hal tersebut sebagai pragmatisme politik semata. Partai-partai kata dia, sudah tak mempunyai idealisme lagi.
Dia menilai sosok Jusuf Kalla sudah tidak sebagus saat menjadi wapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. Posisi JK menurutnya hanya dibutuhkan embel-embel sebagai tokoh Islam saja.
"Pak JK sekarang sudah tidak seperti zaman SBY kan, pak JK sekarang lebih banyak diam, dan lebih banyak dipakai sebagai embel-embel aja sama pak Jokowi, untuk mengamankan kelompok Islam, dan itu merugikan," pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Perindo mengajukan gugatan terhadap masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu guna mengupayakan Jusuf Kalla maju lagi menjadi wakil presiden. Di lain pihak, menurut Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi, JK mau kembali maju sebagai pendamping Jokowi.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Beda Cara SBY dan Jokowi Pilih Menteri dan Susun Kabinet
Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla menjelaskan proses pembagian kursi menteri saat pemerintahannya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar dan Mahfud Tebak Pilihan Jokowi: Ya Putranya kan Ada di Sana, Pasti ke Sana
Ganjar dan Mahfud Tebak Pilihan Jokowi: Ya Putranya kan Ada di Sana, Pasti ke Sana
Baca SelengkapnyaJokowi Benar-Benar Tak Ikut Kampanye, Ini Respons Ganjar
Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaStatus Jakarta Masih Ibu Kota sampai Presiden Terbitkan Keppres Perpindahan ke IKN
Menurutnya, IKN secara hukum akan efektif menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pada saat Keppres diterbitkan.
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaMuncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnya