Agar tak bebani BUMN, Fahri minta Jokowi cari sumber lain danai Timses
Merdeka.com - Menteri BUMN Rini Soemarno mengangkat Ali Mochtar Ngabalin menjadi anggota dewan komisaris Angkasa Pura I menggantikan Selby Nugraha Rahman. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding itu cara Presiden Joko Widodo menggaji orang yang di sekitarnya.
Ngabalin diketahui juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan. Fahri menuding gaji di KSP kecil sehingga diplot dalam perusahaan BUMN.
"Ada kebingungan membiayai orang-orang yang bekerja sebagai political appointy di sekitar Presiden, itu mungkin karena dianggap gajinya kecil ya," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (20/7).
"Munculah opsi dengan membiayainya dengan tambahan menjadikannya sebagai komisaris BUMN jadi idenya adalah menambah kompensasi atas orang-orang yang bekerja sebagai political appointy," sambungnya.
Fahri menuturkan, masuknya Ngabalin jadi anggota dewan Komisaris AP I berpotensi terjadi conflict of interest. Sebab, dengan jabatannya di politik sebagai KSP bakal membebani BUMN dalam pengambilan keputusan. Dia menyebutkan pemerintah Jokowi mengulang kesalahan manajemen pemerintahan yang lalu.
"Jadi seharusnya pemerintah Pak Jokowi mencari sumber pembiayaan yang lain untuk timnya itu, jangan dibiarin jadi beban BUMN, begitu komisarisnya masuk politik juga begitu politik masuk permainan politik, masuk begitu permainan politik masuk proyek-proyek di politik kan," tuding Fahri.
Dia juga mengakui DPR ada andil dalam kekeliruan di Kementerian BUMN. DPR kata dia tidak dapat melakukan pengawasan karena Rini tak bisa masuk parlemen berkat keputusan pansus.
"Saya kira ini ada kesalahan DPR juga karena DPR waktu itu memutuskan di pansus, ya kan di paripurna, Rini diganti nggak boleh diundang ternyata Jokowi nggak mau ganti Rini akhirnya BUMN terus dikelola tanpa pengawasan sampai sekarang kan ibu Rini udah nggak rapat-rapat lagi jadi enak aja dia eksekusi, ngutang, wah udahlah jadi menurut saya itu yang menyebabkan BUMN menjadi banyak masalah," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Timnas AMIN Pertanyakan Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu jelang Pencoblosan: Terkesan Dipaksakan
Timnas AMIN menilai kebijakan Presiden Jokowi menaikkan tunjangan pegawai Bawaslu terkesan dipaksakan.
Baca SelengkapnyaKapolri Singgung Pemimpin Melanjutkan, Timnas AMIN Ungkap Makna Perubahan Anies-Cak Imin
Timnas AMIN merespons pernyataan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo soal pemimpin pengganti Presiden Jokowi harus melanjutkan
Baca SelengkapnyaIsu Presiden Jokowi Titip Nama Menteri, Gibran: Keputusan di Prabowo
Gibran menampik jika Presiden Joko Widodo menitipkan nama di kabinte pemerintahan selanjutnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tim Hukum Anies-Cak Imin Bongkar Temuan Intervensi Bansos di Balik Tingginya Suara Prabowo-Gibran
Timnas AMIN mengungkapkan temuan intervensi program bantuan sosial (bansos) untuk menaikkan suara paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaTiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.
Baca SelengkapnyaBeda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu
Ma'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaGanjar dan Mahfud Tebak Pilihan Jokowi: Ya Putranya kan Ada di Sana, Pasti ke Sana
Ganjar dan Mahfud Tebak Pilihan Jokowi: Ya Putranya kan Ada di Sana, Pasti ke Sana
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN Balas TKN: Prabowo Masuk Kabinet Jokowi Sudah Izin Sama Pendukung di Pilpres 2019
Prabowo memutuskan menjadi menteri pertahanan setelah kalah dari Jokowi di 2019.
Baca Selengkapnya