Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal dugaan aparat tak netral di Pilkada. Sebab sebagai mantan Presiden yang menjabat selama 2 periode, Fahri meyakini SBY tidak sembarangan menyampaikan informasi.

"Secara etis harus dijawab, enggak etis kalau enggak ditanggapi Jokowi. Ini penting dan menjawab semua kecurigaan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/6).

SBY, menurutnya, pasti mendapatkan laporan soal potensi kecurangan Pilkada. Sehingga, Fahri melihat informasi yang diutarakan SBY sebagai sebuah peringatan.

"Dia pernah memimpin lembaga-lembaga itu 10 tahun. Jadi dia tahu titik-titik lemah dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu. Maka dia memberi warning," terangnya.

Dari pernyataan SBY, Fahri menganggap seluruh aparat harus berhati-hati menjaga sikap selama Pilkada. Sebab, aparat merupakan abdi negara bukan petugas partai.

"Karena itu berhati-hati bersikap berkoordinasi bekerja, sebab beda antara bekerja untuk partai, untuk kandidat dengan bekerja untuk negara," tandas Fahri.

Sebelumnya, SBY mengingatkan lembaga pemerintah termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI harus netral dalam pilkada. Sebab, ia banyak menerima laporan telah terjadi kecurangan di pilkada yang merugikan pasangan calon yang diusung Partai Demokrat.

Salah satunya Pilkada Jabar. Belum lama ini presiden keenam RI tersebut menerima laporan bahwa rumah dinas mantan wakil gubernur jabar yang kini menjadi calon Gubernur Jabar Deddy Mizwar digeledah.

"Apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur digeledah, diperiksa pimpinan penjabat gubernur," kata SBY saat konferensi pers di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6).