ETPD

Inovasi SATRIA QRIS dari Pemkot Magelang hadirkan kemudahan pembayaran retribusi QRIS, dorong digitalisasi layanan publik, serta tingkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

Berau gencar mempercepat Digitalisasi Keuangan via Laku Pandai, mendekatkan layanan perbankan dan transaksi non-tunai bagi masyarakat terpencil, mendorong tata kelola pemerintahan modern dan transparan.

Pemerintah Kabupaten Bulungan berkomitmen penuh dalam percepatan Digitalisasi Bulungan hingga ke pelosok desa, mengoptimalkan transaksi keuangan daerah dan pelayanan publik, serta mewujudkan ekosistem digital yang inklusif.

Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud terus mengakselerasi perluasan digital transaksi bagi masyarakat di wilayah perbatasan Sulawesi Utara, menunjukkan komitmen kuat terhadap digitalisasi keuangan daerah.

Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terus menggalakkan percepatan digitalisasi di Minahasa Utara guna meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola keuangan daerah.

Bank Kalsel bersama pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan bersinergi membangun digitalisasi keuangan daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan pendapatan melalui pemanfaatan teknologi digital.

Pemerintah Provinsi Papua bekerja sama dengan Bank Papua meluncurkan sistem retribusi digital menggunakan EDC dan QRIS. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kualitas pelayanan publik di Papua.

Kota Madiun berhasil meraih penghargaan sebagai TP2DD dengan indeks digitalisasi tertinggi di Jawa Timur, menunjukkan keberhasilan Digitalisasi Madiun dalam berbagai sektor pelayanan publik dan transaksi masyarakat.

Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulawesi Utara terus memperkuat sinergi dan inovasi demi akselerasi Digitalisasi Daerah Sulawesi Utara, mendorong peningkatan PAD.

Pemkab Sidrap serius mengembangkan layanan ekonomi digital inklusif melalui digital revenue management system. Bagaimana inovasi ini akan mengubah tata kelola pemerintahan dan ekonomi rakyat?