DTSEN

Qodari menegaskan DTSEN tidak bersifat sekali jadi. Pemerintah menyiapkan mekanisme pemutakhiran, termasuk usul-sanggah dari warga. Dampaknya dibahas.

Istilah desil menjadi perbincangan usai sejumlah buruh mengaku kaget dengan status ekonomi mereka. Berikut penjelasan mengenai metode desil dan cara kerjanya.

Purbaya menambah dana hampir Rp 7 triliun untuk BPS guna membenahi DTSEN dan Sensus Ekonomi. Rencana pembatasan Pertalite bertumpu pada data desil.

Purbaya memproyeksikan data DTSEN akan jauh lebih presisi pada tahun depan.

Anggota Komisi VIII DPR I Ketut Kariyasa menyoroti pemutakhiran desil DTSEN yang diprotes warga dan minta verifikasi masif. Ia ajukan lima rekomendasi.

BPS beberkan rahasia penentuan Desil dan cara resmi ajukan sanggahan data.

Dinas Sosial Blora berkoordinasi dengan BPS dan Disdukcapil untuk sinkronisasi data calon penerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), memastikan program bantuan sambung listrik Blora tepat sasaran dan memenuhi persyaratan.

Menteri Sosial menegaskan kejujuran dalam penjangkauan siswa Sekolah Rakyat adalah fondasi utama, memastikan program ini tepat sasaran bagi keluarga terpinggirkan di Palembang dan sekitarnya.

Ombudsman RI Babel mendesak Pemdes di pulau kecil Bangka Selatan untuk data ulang penerima bansos. Penyaluran bantuan yang belum tepat sasaran jadi sorotan, menuntut pembaruan data demi keadilan sosial.

Dinas Pendidikan Kota Batam meluncurkan program Subsidi Pendidikan Batam untuk membantu siswa kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri, memastikan akses pendidikan merata dan meringankan beban orang tua.

Pemerintah Kabupaten Natuna menyalurkan bantuan beras kepada keluarga rawan pangan kronis, khususnya Desil 1-2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai upaya meringankan beban ekonomi. Program bantuan beras Natuna ini diharapkan dapat memenuh

Pemerintah Kabupaten Sigi mendorong kepala desa untuk proaktif melaporkan kondisi rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya, sebagai langkah strategis percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sigi secara aktif mendorong kepala desa untuk melaporkan kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayahnya, sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat penyaluran bantuan.

Dinas Sosial Kotawaringin Timur mulai menjaring 270 calon peserta didik untuk Sekolah Rakyat Kotim tahun ajaran 2026/2027, fokus pada keluarga miskin untuk akses pendidikan gratis berasrama.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terus mendorong pembaruan data kemiskinan agar program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat benar-benar tepat sasaran dan efektif dalam mengentaskan kemiskinan.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menambah 470.000 keluarga baru sebagai penerima Pembaruan Data Bantuan Sosial di kuartal kedua 2026, menyusul pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).

Kementerian Sosial mengumumkan lebih dari 470.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru bansos akan menerima bantuan pada triwulan kedua 2026, hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat intensifkan upaya perbaikan data DTSEN Aceh Barat dengan melatih ratusan operator desa, bertujuan meminimalisir kekeliruan data dan meningkatkan akurasi informasi sosial ekonomi masyarakat.

Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan perekrutan siswa Sekolah Rakyat tidak melalui pendaftaran, melainkan penjangkauan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk keluarga termiskin, fokus entaskan kemiskinan.