Direktorat Jenderal Pajak
-
News •KPP Bantul Sita Aset Perusahaan Penunggak Pajak Rp17 MiliarKPP Bantul Sita Aset Perusahaan di Kapanewon Sewon, Bantul, karena tunggakan pajak sebesar Rp17 miliar sebagai bagian dari penagihan aktif.
-
Ekonomi •DJP Catat Penerimaan Pajak dari Usaha Ekonomi Digital Tembus Rp52,04 Triliun hingga April 2026DJP juga mencatat penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan Pajak SIPP.
-
News •Pelaporan SPT DJP Capai 11,29 Juta, Kemenkeu Targetkan 15 Juta Hingga Akhir AprilDirektorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat Pelaporan SPT DJP Tahunan telah mencapai 11,29 juta hingga 16 April 2026. Simak target dan imbauan penting dari Kementerian Keuangan.
-
News •DJP Catat 11,22 Juta Pelaporan SPT Tahunan 2025 dan 18 Juta Aktivasi CoretaxDirektorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan capaian signifikan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 yang mencapai 11,22 juta, serta 18,05 juta aktivasi akun Coretax per 14 April 2026, dengan relaksasi sanksi hingga akhir April.
-
News •DJP Papua-Maluku: 213 Ribu Wajib Pajak Telah Laporkan SPT Tahunan 2025Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua, Papua Barat, dan Maluku mencatat lonjakan kepatuhan dengan 213.383 wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025 per Maret, menunjukkan peningkatan signifikan menjelang batas ak
-
Ekonomi •Pemprov Kaltim Tuntaskan Pengembalian Mobil Dinas Gubernur Rp8,5 Miliar di Tengah Sorotan Efisiensi AnggaranPemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuntaskan proses administratif pengembalian mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar, menegaskan komitmen efisiensi anggaran daerah di tengah sorotan Presiden Prabowo Subianto terkait Pengembalian Mobil Dinas Kaltim
-
News •20.000 Wajib Pajak di KPP Pratama Temanggung Sudah Lapor SPT Tahunan, Coretax Permudah ProsesHingga Februari 2026, sebanyak 20.000 wajib pajak di KPP Pratama Temanggung telah menuntaskan Lapor SPT Tahunan, didukung kemudahan sistem Coretax dan layanan akhir pekan.
-
News •KPP Pratama Kupang Sediakan Loket Akhir Pekan untuk Percepat Pelaporan SPT TahunanKPP Pratama Kupang membuka layanan khusus akhir pekan untuk memfasilitasi Pelaporan SPT Tahunan. Ini upaya percepatan dan antisipasi gangguan sistem jelang batas akhir.
-
News •Bea Cukai Segel Toko Perhiasan Mewah Bening Luxury di PluitKementerian Keuangan melalui Bea Cukai Jakarta menyegel toko perhiasan mewah Bening Luxury di Pluit, Jakarta Utara, karena dugaan belum memenuhi prosedur bea masuk dan perpajakan. Penindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kepatuha
-
News •KPK Bongkar Kasus Pajak di KPP Madya Jakarta Utara, Lima Tersangka DitetapkanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus pajak terkait dugaan suap pemeriksaan di KPP Madya Jakarta Utara, mengungkap kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah dan kronologi suap yang melibatkan pejabat pajak.
-
News •KPK Setop Tampilkan Tersangka Korupsi di Konferensi Pers, Patuhi KUHAP BaruKPK kini tidak lagi menampilkan tersangka korupsi di konferensi pers, menandai perubahan signifikan. Langkah ini diambil untuk patuhi KUHAP baru yang memperkuat perlindungan hak asasi manusia.
-
News •KPK Tangani Suap Pajak PT Wanatiara Persada, Respons Peluang Panggil Pemda Maluku UtaraKPK Tangani Suap Pajak PT Wanatiara Persada, fokus pada tindak pidana di Jakarta namun tidak menutup kemungkinan pengembangan kasus. Simak detail OTT dan penetapan tersangka.
-
News •KPK Ungkap Kasus Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Rugi Rp59 MiliarKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus pajak PT Wanatiara Persada yang diduga merugikan negara hingga Rp59 miliar, melibatkan lima tersangka termasuk pejabat pajak dan pihak swasta.
-
News •KPK Sita Rp6,38 Miliar Barang Bukti Suap Pajak dari KPP Madya Jakarta UtaraKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil sita barang bukti suap pajak senilai Rp6,38 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait pengaturan pajak di KPP Madya Jakarta Utara, mengungkap praktik korupsi yang melibatkan pegawai pajak dan pihak swast
-
News •KPK Ungkap Kronologi Dugaan Suap Pajak KPP Madya Jakut, Libatkan Pejabat dan SwastaKPK berhasil mengungkap kronologi dugaan suap pajak yang melibatkan Kepala KPP Madya Jakarta Utara dan pihak swasta. Kasus ini berawal dari potensi kurang bayar pajak PT WP, berujung pada penurunan nilai pajak signifikan dan kerugian negara.
-
News •KPK Tetapkan 5 Tersangka Usai OTT Dugaan Suap Pemeriksaan Pajak di KPP Madya Jakarta UtaraKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT KPK Pajak) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.
-
News •KPK Lakukan OTT Pegawai DJP Terkait Suap Pengurangan PajakKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak, memicu perhatian publik.
-
Ekonomi •Kemenkeu dan MUI Berencana Tabayyun, Samakan Persepsi Soal Pajak BerkeadilanKementerian Keuangan akan 'tabayyun' dengan MUI untuk menyamakan persepsi regulasi pajak dengan prinsip keadilan, memastikan tidak ada polemik di masyarakat terkait Kemenkeu Pajak MUI.
-
Ekonomi •Trivia: Tahukah Anda, DJP Sumut I Blokir 310 Rekening Penunggak Pajak, Total Utang Rp119 Miliar!Kantor Wilayah DJP Sumut I mengambil langkah tegas memblokir 310 rekening penunggak pajak senilai Rp119 miliar. Apa alasan di balik tindakan ini dan bagaimana dampaknya bagi kepatuhan wajib pajak?
-
News •Kerugian Negara Capai Rp20,4 Miliar, Penggelap Pajak PT SMJL Divonis 2 Tahun 4 Bulan Penjara oleh DJP KalseltengDua pimpinan PT SMJL, penggelap pajak senilai Rp20,4 miliar, divonis 2 tahun 4 bulan penjara oleh DJP Kalselteng. Simak detail kasus dan denda fantastis yang dijatuhkan!