Debat Kedua Capres

Personel yang terdiri dari 166 anggota Satgaspus, 298 Satgasres, termasuk unsur TNI hingga personel Pemprov DKI turut membantu pengamanan.

"Seharusnya segera setelah perdebatan terjadi itu Pak Jokowi menyatakan minta maaf. Minta maaf bahwa apa yang disampaikan itu keliru. Sayang itu tidak dilakukan," kata Siti saat menjadi pembicara dalam diskusi publik Selasaan, Topic of The Week "Rezim Jokowi, Menebar Hoaks dan Kebohongan?" di Seknas Prabowo-Sandi.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, turut berkomentar terkait pernyataan Calon Presiden Nomor 02, Prabowo Subianto yang menjanjikan menurunkan harga pangan apabila terpilih pada perpres mendatang. Menurutnya, dalam menjaga harga pangan perlu memperhatikan aspek kepentingan produsen dan konsumen.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menegaskan, lahan yang dimiliki Prabowo saat ini berstatus Hutan Tanaman Industri (HTI) bukan lagi Hak Guna Usaha (HGU). Hal itu menurut Edhy, justru mengamankan negara, karena HTI tidak bisa diagunkan, berbeda dengan HGU.

BPN Prabowo-Sandiaga sempat protes soal pernyataan Jokowi yang mengungkap ratusan ribu hektare lahan Prabowo di Kalimantan dan Aceh. BPN juga protes banyaknya pendukung Jokowi-Ma'ruf yang membawa atribut kampanye saat debat.

Ombudsman mengungkapkan status lahan negara yang dikuasai Prabowo Subianto di Aceh dan Kalimantan bukanlah hak guna usaha (HGU). Berdasarkan hasil identifikasi, status lahan ratusan ribu hektare itu adalah hutan tanaman industri (HTI).

BPN tidak akan melaporkan Jokowi ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran yang dilakukan saat debat antar capres 17 Februari lalu. Alasannya, karena Prabowo melarang BPN melakukan pelaporan tersebut.

Jokowi menjelaskan maksud pernyataannya saat menyebut Prabowo memiliki lahan yang luas. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini hanya ingin menyampaikan bahwa di era pemerintahannya tidak ada pembagian lahan dalam jumlah besar.

Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga meradang lantaran kepemilikan lahan ratusan hektare Capres 02 Prabowo Subianto diungkit Joko Widodo (Jokowi) dalam debat kedua. Bahkan Jokowi dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang personal.

Calon Presiden Nomor Urut 02, Joko Widodo (Jokowi) menyebut selama masa pemerintahannya telah membangun 191.000 kilometer (Km) jalan di desa. Pernyataan itu pun menjadi heboh di kalangan masyarakat menyusul cuitan Dahnil Anzar Simanjuntak yang bilang 191.000 Km sama dengan 4,8 kali keliling bumi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara terkait kericuhan di sela-sela debat kedua Pilpres 2019. Dia mengaku sempat bangun dari tempat duduknya untuk mendinginkan suasana.

Moeldoko menjelaskan beberapa faktor yang membuat debat kedua Pilpres mendongkrak elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Salah satunya, Jokowi dinilai sangat menguasai persoalan Indonesia.

Luhut hanya meminta kubu BPN Prabowo-Sandiaga untuk tetap tenang pasca pernyataan Jokowi yang dianggap menyerang Prabowo.

Debat kedua capres (calon presiden) 2019 menyisakan beberapa hal yang jadi sorotan masyarakat. Seperti munculnya istilah Unicorn yang sempat menjadi trending di media sosial dan membuat kata Unicorn menjadi kata paling dicari di mesin pencarian. Selain itu, ada pula istilah industri 4.0.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menjelaskan batasan pertanyaan dalam debat yang boleh dilontarkan oleh kandidat calon presiden. Menurutnya, ada ketentuan soal menyerang personal.

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo- Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla menyerahkan kepada Bawaslu terkait adanya laporan yang ditujukan kepada Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo ( Jokowi).

Bawaslu sudah menerima laporan terkait pernyataan Jokowi. Laporan tersebut berkaitan dengan pasal 280 UU Pemilu no 7 tahun 2017 ayat 1c, di mana larangan pasangan calon peserta pemilu dalam kampanye menghina seseorang, suku agama dan ras dan peserta pemilu.

Menurut Arief, saat itu seluruh komponen penyelenggara Pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga melihat kejadian yang dipersoalkan antara kubu 02 dengan KPU. Karenanya, Bawaslu dapat menindaklanjuti bila memang ditemukan keberatan seperti ditudingkan.

JK menjelaskan biasanya earpiece bisa dilihat dengan kasat mata. Sehingga, agak tidak mungkin jika disembunyikan.

Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Djati Witjaksono Hadi, angkat suara terkait pernyataan Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang ingin memisahkan kementerian di lingkungannya. Menurut Djati, digabung ataupun dipisah masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan.