Buruh Mogok

Guru, petugas medis, petugas sampah dan bahkan barista berencana melakukan aksi serupa ketika lonjakan harga makanan dan bahan bakar mendorong inflasi menuju angka 10 persen.

Mereka menolak PP Pengupahan.

DPRD tak bisa menjanjikan tuntutan itu sampai ke telinga pemerintah pusat.

Mereka meminta supaya Presiden Jokowi membatalkan penerapan PP 78/2015.

Upah minimum yang ditetapkan dalam peraturan tersebut bukanlah untuk buruh yang telah berkeluarga.

Perusahaan menyatakan tidak semua buruh ikut mogok. Aksi sweeping juga dipastikan tidak ada.

Rieke pun meminta Pemerintahan Jokowi untuk segera mencabut PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Ribuan buruh bakal turun ke jalan menuntut perbaikan kesejahteraan akibat adanya kenaikan harga BBM.

Jika tuntutan tak dipenuhi, 24 ribu buruh anggota SPSI se-Banten akan menggelar mogok daerah pada 9 Desember.

Para buruh tergabung dalam konfederasi serikat pekerja yakni KSPI, KSBSI, KSPSI & 40 Federasi Serikat Pekerja.

"Semua berlangsung kondusif, massa yang melakukan aksi bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik," kata Kombes Mashudi.

"Yang pasti, UMK Surabaya akan dijaga sehingga menjadi UMK dengan nilai tertinggi di Jawa Timur," ujar Soekarwo.

Jokowi juga diminta tidak arogan dan besar kepala dengan enggan merevisi upah buruh.

Para buruh mengancam akan menginap terus di Balai Kota sampai keputusan angka UMP 2014 diubah menjadi Rp 3,7 juta.

Mogok buruh mengakibatkan sekitar 300 perusahaan di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) berhenti produksi.

Untuk wilayah Jakarta, aksi buruh yang berlangsung besok akan dipusatkan di Balai Kota.

Para buruh ngotot UMP DKI dinaikkan menjadi Rp 3,7 juta mulai tahun depan.

Tingginya biaya hidup saat ini tak sepadan dengan upah yang diterima para buruh.

Kekuatan buruh yang akan menggoyang Jakarta dan sekitarnya diperkirakan lebih dari 10.000 orang.

Ratusan buruh berkumpul di depan gedung DPRD DKI Jakarta sembari menggelar orasinya di atas mobil komando.