Bupati Bengkalis Tersangka Suap

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka Petrus Edy selaku Wakil Ketua Dewan Direksi PT WIKA-Sumindo JO meminjam bendera PT Sumindo (SM) untuk bermitra dengan PT Wijaya Karya dengan membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dengan nama PT WIKA-Sumindo untuk mengikuti pelelangan.

Tiga tersangka tersebut yakni Project Manager PT Wijaya Karya (Wika) Didiet Hartanto (DH), staf pemasaran PT Wika Firjan Taufa (FT) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Tirtha Adhi Kazmi (TAK).

Dua Tersangka Suap Proyek Jalan di Bengkalis Jalani Sidang Secara Daring. Tersangka suap proyek peningkatan jalan lingkar Bukit Batu, Siak Kecil di Bengkalis, Melia Boentaran dan Handoko Setiono menjalani sidang lanjutan yang dilakukan secara daring di KPK.

KPK pada 17 Januari 2020 telah mengumumkan 10 tersangka baru dalam pengembangan kasus proyek jalan di Kabupaten Bengkalis tersebut.

Terkait status pemeriksaan Posma Paido, Ali menjelaskan, bahwa yang bersangkutan masih berstatus saksi dan keterangannya dibutuhkan untuk Tersangka Handoko Setiono (HS).

KPK Tahan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis. Komisaris PT Arta Niaga Nusantara Handoko Setiono dan Melia Boentaran telah ditetapkan KPK sebagai tersangka baru kasus korupsi peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, Bengkalis TA 2013-2015.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru yang mengurangi hukuman mantan Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

Ali mengatakan, penggeledahan terhadap PT ANN dilakukan untuk mencari bukti keterlibatan PT ANN dalam perkara ini. Menurutnya, PT ANN merupakan salah satu pemenang tender proyek yang menjadi bancakan tersebut.

Amril Mukminin juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dan memilih selama 3 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Muhammad yang sempat menjadi buronan itu ditangkap oleh Polda Riau beberapa bulan lalu. Dia kini tengah menjalani isolasi di RS Bhayangkara.

Dalam permohonan dan penutup pleidoi, tim kuasa hukum Amril Mukminin meminta majelis hakim yang dipimpin Lilin Herlina membebaskan terdakwa dari segala tuntunan. Sedangkan Amril, hanya meminta hukuman ringan dari hakim.

Bupati nonaktif Bengkalis, Amril Mukminin dituntut Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan itu setelah Jaksa KPK meyakini Amril melakukan praktek rasuah dalam kasus royek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning.

Jaksa KPK, Tonny Franky Pangaribuan dan Takdir Suhan menilai Amril terbukti menerima suap Rp 5,2 miliar dari PT Citra Gading Asritama (CGA). Perusahaan ini merupakan kontraktor proyek jalan Duri-Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis.

Kepada Ketua Majelis Hakim, Lilin Herlina SH, Amril menyatakan tidak pernah meminta uang, meskipun PT CGA menawarkan komitmen fee. Amril hanya meminta perusahaan mengerjakan jalan itu dengan baik.

Sidang lanjutan kasus korupsi jalan dengan terdakwa Bupati nonaktif Bengkalis Amril Mukminin menghadirkan saksi ahli pidana Universitas Riau, Erdiansyah, Kamis (10/9). Erdiansyah dihadirkan di hadapan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dan majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Riki mengaku kepada jaksa dan hakim yang dipimpin Lilin Herlina itu bahwa dirinya menerima titipan uang dari Amril dan menyimpan uang itu di belakang lemari kamar di rumah dinas Bupati Bengkalis.

Kasmarni mengatakan, permohonan mengundurkan diri sebagai saksi itu, karena yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut adalah suami sahnya, Amril Mukminin.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menangkap Wakil Bupati Bengkalis nonaktif Muhammad. Politikus PDI Perjuangan itu merupakan buronan kasus dugaan korupsi pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

Shandi dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi gratifikasi yang dilakukan Bupati Bengkalis nonaktif, Amril Mukminin

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet disebut menerima uang Rp 80 juta dari PT Citra Gading Asritama, sebagai bentuk fee proyek.