Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUS) dan anaknya, Andri Wibawa (AW) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

Penggeledahan dilakukan pada, Selasa, 6 April 2021. Penggeledahan di Kantor Dinas Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan (Bapelitbang) Kabupaten Bandung Barat dan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kabupaten Bandung Barat.

Pengurus DPD PDIP Jawa Barat langsung merespons langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Kader partai yang juga Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan diminta bersiap mengambil alih kendali pemerintahan.

Selain Aa Umbara, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Andri Wibawa (AW) dari pihak swasta/anak dari Aa Umbara dan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M Totoh Gunawan (MTG).

Dia menyebut, dalam proses penyidikan perkara ini, tim penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang saksi yang terdiri ASN pada Pemkab Bandung Barat dan beberapa pihak swasta lainnya.

Kassubag Pemberitaan pada Setda Kabupaten Bandung Barat, Efhi Effendi menyatakan dalam pekan ini tidak ada agenda yang melibatkan bupati.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Heri Partomo, Rabu (24/3). Dia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.

Tim KPK tiba sekitar pukul 09.30 WIB. Mereka dikawal petugas kepolisian.

Petugas KPK juga memeriksa mobil Toyota Innova hitam dengan pelat nomor D 1566 U milik Pemkab Bandung Barat.

Diketahui, petugas KPK menggeledah tiga tempat di Kabupaten Bandung Barat, di antaranya Kantor Pemkab Bandung Barat, rumah Bupati Aa Umbara dan rumah anaknya Aa Umbara, Andri Wibawa.

"Nanti pada saatnya akan disampaikan apa korupsi yang terjadi dan apa saja yang terjadi, siapa saja yang terlibat serta barang bukti apa saja, nanti kita akan sampaikan kepada publik," kata dia.

Sebab, beredar informasi adanya surat perintah penyidikan dari KPK. Surat dengan nomor Sprin.Dik/18/Dik.00/01/02/2021 itu menandai dimulainya penyidikan KPK pada 26 Februari 2021.