Vera, Pacar Almarhum Brigadir J Muncul ke Publik Jelang Persidangan. Vera Simajuntak muncul ke publik untuk pertama kalinya dan menyampaikan harapannya usai berkas perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofryansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dinyatakan lengkap atau P21.

Adapun penunjukan ketua hakim akan dilakukan oleh ketua pengadilan dalam hal ini adalah pengadilan Jakarta Selatan. Usai memeriksa perkara yang bersangkutan.

Polri kembali menggelar sidang kode etik terkait kasus kematian Brigadir J alias Nofryansyah Yoshua Hutabarat. Kali ini, anggota yang menjalani sidang yaitu eks Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel, dimutasi menjadi Pamen Yanma Polri, AKBP Ridwan Nelson Subangkit.

Polri kembali menggelar sidang etik terkait kasus kematian Brigadir J alias Nofryansyah Yoshua Hutabarat di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Edwin mengatakan, mafia hukum tersebut kerap kali membuat penegakan hukum di Indonesia bermasalah dan cenderung koruptif.

"Jadi bila LPSK tidak masuk perangkap kasus ini, itu karena kita bekerja independen berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang," lanjutnya.

"Ketika sudah ada kepastian dari Kadiv Propam, saya sampaikan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.

Polri telah menerima memori banding empat polisi yang dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias pemecatan terkait kasus kematian Brigadir J.

Ipda Arsyad Daiva Gunawan terbukti tidak profesional dalam menjalankan tugas dalam kasus Brigadir J.

Sidang digelar sejak pukul 10.00 Wib, di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan keempat mantan anggota Propam Polri itu terbukti melakukan pelanggaran, sehingga pembinaan mental diperlukan untuk memulihkan etikanya.

"HK ini termasuk saksi kunci yang penting terkait Obstruction of Justice. HK, kemudian ada Agus Nurpatria, kemudian dia baru memerintahkan yang ke bawah, ini harus diuji dalam persidangan," jelasnya.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menduga private jet yang digunakan Brigjen Hendra Kurniawan saat terbang ke Jambi untuk mengunjungi keluarga Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat, merupakan wujud gratifikasi.

Arsul memahami perasaan keluarga Brigadir J bahwa mereka menginginkan agar proses hukum segera diselesaikan sebagaimana yang disampaikan kuasa hukumnya Kamaruddin Simanjuntak.

"Nah itu kewenangan penuntut umum," sebutnya.

Dalam survei, sekitar 91,4 persen responden mengaku mengetahui kasus penembakan Brigadir J tersebut. Sementara itu, sekitar 8,6 persen mengaku tidak mengetahui kasus pembunuhan berencana tersebut.

Sidang akan dipimpin Kombes Satius Ginting.

Ombudsman RI (ORI) akan meminta klarifikasi dari Irwasum Polri terkait dengan private jet yang digunakan Brigjen Hendra Kurniawan saat ke Jambi menemui keluarga Brigadir J atau Nofriasyah Yosua Hutabarat. Penggunaan pesawat pribadi ini menjadi perhatian setelah disorot Indonesia Police Watch (IPW).