BPJS PBI
-
News •DPRD Samarinda Soroti Pengalihan Beban BPJS PBI, Desak Solusi Konkret Jaminan KesehatanDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memberikan atensi serius terhadap isu pengalihan beban BPJS PBI bagi 49 ribu peserta dari provinsi ke kota, mendesak solusi konkret demi jaminan kesehatan masyarakat prasejahtera.
-
News •2,1 Juta Peserta BPJS PBI yang Sempat Nonaktif Kini Diaktifkan LagiDari total 2,1 juta data yang berhasil diaktivasi kembali, sebanyak 305.864 di antaranya termasuk dalam segmen PBI-JK.
-
News •Pemkot Serang Gandeng 8 RS Perkuat Layanan Jamkesda Bagi Warga Kurang MampuPemkot Serang perkuat layanan Jamkesda dengan menggandeng 8 RS, jamin akses kesehatan 11.000 warga kurang mampu yang terhapus dari BPJS PBI.
-
News •BPJS PBI Jadi Penopang Utama, Ibu Asal Bekasi Dampingi Anak Jalani Cuci DarahKisah Marsi, ibu asal Bekasi, menyoroti peran vital program BPJS PBI dalam menopang biaya pengobatan cuci darah anaknya. Simak perjuangan dan harapan mereka untuk kesembuhan.
-
News •100.505 Peserta BPJS PBI di Brebes Dinonaktifkan, Tertinggi di JatengBPJS Kesehatan mencatat ada 1,6 juta warga di tiga kabupaten atau kota Jawa Tengah terkena dampak penonaktifan kepesertaan BPJS untuk layanan PBI JK.
-
News •Pemutakhiran Data Peserta BPJS PBI, Pemerintah Jamin Layanan Kesehatan Tetap BerjalanAdapun pemutakhiran dilakukan karena data kepesertaan perlu terus disesuaikan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat.
-
News •Istana: Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan Tak Perlu Tunggu PerpresMensesneg Hadi Prasetyo menekankan bahwa pemerintah berusaha mencari solusi dan jalan keluar dari masalah dialami masyarakat terkait BPJS Kesehatan.
-
Ekonomi •Mensos Gus Ipul Tegaskan Kuota PBI JK Tak Bertambah Meski Ada ReaktivasiAlokasi PBI ditetapkan sebanyak 96,8 juta peserta setiap tahun dan didistribusikan ke seluruh daerah berdasarkan data terpadu yang terus dimutakhirkan.
-
Ekonomi •Purbaya: Perpres Penghapusan Denda BPJS Kelas 3 Segera TerbitAdapun komitmen pemerintah terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga tercermin dari dukungan pembiayaan melalui iuran PBI.
-
News •DPR dan Pemerintah Sepakat Reaktivasi PBI JK Nonaktif, Kemensos Libatkan KelurahanSeluruh penerima bantuan iuran ditandatangani itu merupakan usulan dari Bupati dan Wali Kota. Kemudian diverifikasi dan validasi ulang sesuai dengan alokasi.
-
Ekonomi •Purbaya Usul Penonaktifan Peserta BPJS PBI Tak Mendadak: Jangan Sampai Mau Cuci Darah Enggak BerhakPurbaya mengingatkan agar perubahan status kepesertaan PBI JK tidak dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan yang jelas.
-
Ekonomi •Purbaya Meradang Gaduh Penonaktifan Penerima BPJS PBI: Kayaknya Kita Konyol, Uang Keluar Sama Image JelekPurbaya mengaku heran karena besaran dana digelontorkan tidak berubah, tetapi respons publik berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
-
News •Mensos Gus Ipul: 13,5 Juta Warga Penerima BPJS PBI Tahun 2025 DinonaktifkanHal ini disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat rapat bersama dengan DPR di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2).
-
Ekonomi •Buntut BPJS PBI Dinonaktifkan, DPR Panggil Menkes, Dirut BPJS Kesehatan hingga Menkeu PurbayaWakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa rapat konsultasi ini merupakan bentuk tanggapan langsung DPR terhadap keresahan masyarakat.
-
News •DPRD Desak Dinkes Tangerang Segera Alihkan 72 Ribu Peserta BPJS PBI Pusat ke DaerahDPRD Kota Tangerang mendesak Dinkes segera alihkan 72.893 peserta BPJS PBI pusat ke daerah. Pengalihan BPJS PBI Tangerang ini vital agar layanan kesehatan warga tetap terjamin tanpa terputus.
-
Ekonomi •Cara Mengecek Status Aktif BPJS PBI, Banyak Peserta Baru Tahu Setelah Status DinonaktifkanKetahui cara untuk memeriksa status aktif BPJS PBI Anda dengan langkah-langkah yang mudah dan cepat di sini!
-
News •Ini Lokasi Posko Aduan Pasien Gagal Ginjal Tak Bisa Cuci Darah Pakai BPJS PBIPosko aduan pasien itu dibuka Ombudsman Jawa Tengah.
-
News •Peserta BPJS PBI Tak Bisa Berobat Saat Pindah Kota, DPR Desak Pemerintah Benahi AturanAnggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, menekankan pentingnya pemerintah melakukan kaji ulang terhadap peraturan-peraturan yang ada.