Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, klaim Jaminan Hari Tua (JHT) meningkat 12 persen sepanjang tahun lalu. Peningkatan terjadi dari level Rp33 triliun ke Rp37 triliun.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Naik 2,27 Persen. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) tercatat memiliki 30,66 juta peserta aktif hingga kuartal IV 2021. Jumlah ini naik 2,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 29,98 juta peserta.

Suahasil mengatakan, tahun lalu pemerintah sudah mengelola dana iuran Rp825 miliar. Untuk 2022 ini, iuran pemerintah sebesar Rp973 miliar yang diharapkan bisa terus bergulir dan berkembang.

Chairul menjelaskan, meskipun belum diluncurkan secara resmi, program JKP sudah berlaku dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sejak 11 Februari 2022.

JKP adalah perlindungan jangka pendek bagi para pekerja buruh untuk langsung mendapatkan manfaat seketika saat berhenti bekerja. Penambahan program JKP sendiri tidak mengurangi manfaat program jaminan sosial yang sudah ada.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyatakan, dana JHT pekerja yang baru bisa diambil saat usia 56 tahun akan diinvestasikan hingga saat pencairan. Dana tersebut juga akan aman karena dijamin Undang-Undang.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) buka suara terkait polemik Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Dalam beleid ini diatur, pembayaran JHT bagi peserta BPJamsostek baru bisa diambil apabila sudah usia 56 tahun.

Petisi ini dibuat Suharti Ete dan ditujukan kepada pengambil kebijakan Menaker Ida Fauziyah, Kemenaker dan Presiden Joko Widodo. Petisi itu dibuat lantaran dianggap merugikan pekerja.

Ida menuturkan, apanila peserta mengalami PHK sebelum usia 56 tahun, nantinya akan dilakukan skema perlindungan yang akan mengcover kondisi tersebut. Nantinya para peserta akan diberikan hak atas uang pesangon uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Ida mengatakan bahwa dana JHT dapat dicairkan sebagian untuk persiapan memasuki masa pensiun 56 tahun.

Kasus itu bermula saat tersangka berinisial RE, yang merupakan pegawai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Gowa, mendaftarkan dokumen warga sebagai peserta BPJamsostek tanpa sepengetahuan pemilik dokumen.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek), Anggoro Eko Cahyo mencatat, jumlah klaim jaminan peserta mencapai Rp42,89 triliun hingga akhir Desember 2021. Jumlah ini meningkat sekitar 17,69 persen jika dibandingkan posisi sama pada tahun sebelumnya atau secara year on year (yoy).

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Polisi menangkap para tersangka yang berinisial AP, AE, RW dan WG di Kota Bandung. Usai penyelidikan lanjutan, seorang hacker berinisial BY pun turut ditangkap di Samarinda, Kalimantan Timur.

Transformasi pelayanan publik ke era digital merupakan keniscayaan. Institusi pemerintah beradaptasi dengan segala perubahan, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Manfaat pelayanan digital antara lain efisiensi waktu.