BKIPM

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jakarta I, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 315.000 benih lobster sepanjang tahun 2018.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Aceh bersama sejumlah pihak melakukan sidak produk perikanan di tiga lokasi yaitu PPS Kutaraja, Pasar Peunayong dan Pasar Seutui Kota Banda Aceh.

Pemilik ikan aligator dan arapaima gigas bakal dijerat hukuman penjara maksimal 6 tahun serta denda sampai Rp 2 miliar. Pasalnya, ikan tersebut termasuk dalam 152 habitat laut sesuai Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2014 yang sifatnya berbahaya dan invasif sehingga dikhawatirkan mendominasi ekosistem laut.

Berdasarkan hasil pemantauannya, di Aceh masih banyak terdapat orang yang memelihara ikan predator tersebut. Terutama di wilayah Kabupaten Aceh Tengah, Kota Langsa, Kabupaten Bireuen dan sejumlah daerah lainnya.

Ancaman pidana bagi warga yang ketahuan memelihara ikan berbahaya adalah penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp 1,5 miliar. BKIPM akan melakukan razia dan menindak warga yang tidak menyerahkan peliharaan ikan berbahaya.

Sepanjang tahun 2017, BKIPM Manado telah melakukan penahanan sebanyak 220 ekor lobster bertelur dan undersize karena tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana diatur pada PERMEN KP Nomor 56 Tahun 2016.

Guna mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan tiga misi, di antaranya, Kedaulatan (sovereignty), Keberlanjutan (sustainability), dan Kesejahteraan (Prosperity).

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina mengungkapkan, Tegas Dalam Kelembutan bukan slogan, tetapi merupakan sikap yang dituntut dalam pelaksanaan tugas bagi pegawai di jajaran Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Padahal, sebelum diterbitkan HC ada langkah-langkah sistematis yang dikenal dengan istilah tindakan karantina.

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Tarakan sepanjang Oktober 2017 telah berhasil melepasliarkan kepiting bertelur sebanyak 36.900 ekor.

Selain itu, operasi gabungan dengan Bareskrim Polri juga berhasil membongkar jaringan sindikat penampungan dan penyelundupan lobster di bawah ukuran (under size).

Kepala Pusat Karantina Ikan, Riza Priatna mengungkapkan, beberapa negara tetangga yang kerap menjadi tujuan ekspor koral selundupan dari Indonesia yaitu Switzerland, Singapura, Hong Kong, dan China.

Bahan-bahan tersebut diperjual belikan di wilayah Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Pangkep. Pengungkapan ini dilakukan untuk memutus mata rantainya.

Pada hari ini (9/10) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kepolisian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura berhasil berhasil menggagalkan upaya ekspor ilegal Benih Lobster (BL). Sabtu (7/10) pukul 09.00 WIB, BKIPM Jakarta juga berhasil menangkap pelaku penyelundupan BL.

Fillet ikan dori tersebut mengandung tripolyphosphate yang melebihi ambang batas dan dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Apabila terjadi penolakan produk perikanan kita oleh negara pembeli, maka BKIPM akan segera mengatasi hal tersebut. Sebagai otoritas yang berkompeten dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, BKIPM akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya.

Syarat ketiga produk yang akan diekspor telah dilengkapi Health Certificate (HC) atau sertifikat kesehatan ikan. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) BKIPM di seluruh Indonesia. Sertifikat HC hanya diberikan bagi UPI yang sudah terdaftar (sudah memiliki Sertifikat HACCP).

Demikian pula halnya dengan Indonesia, di dalam negeri menerapkan persyaratan ketat dalam upaya menangkal masuknya produk perikanan yang mutu dan kesehatannya rendah yang berpotensi membahayakan konsumen di dalam negeri.

Untuk mendirikan UUPI ini pengusaha wajib memenuhi persyaratan yang diterapkan oleh pemerintah melalui Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) untuk memastikan hasil perikanan yang sehat dan bermutu. Apa saja itu?

Saat ini BKIPM telah mengembangkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), yang merupakan metode yang berisikan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan semua tindakan dan penggunaan fasilitas instalasi karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti untuk menjamin ke