Ketua Kamar Dagang Indonesia, Rosan P Roeslani, mengatakan pencabutan subsidi BBM saat ini perlu dilakukan untuk menjaga defisit transaksi berjalan. Di mana, selama ini BBM memiliki porsi besar dalam mendorong defisit. Meski demikian, dia meminta pemerintah hati-hati jika mengambil keputusan ini.

Staf Ahli Menteri bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Suminto, menjelaskan berdasarkan UU No 15/2017 tentang APBN 2018, anggaran pengelolaan subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan perubahan parameter realisasi harga minyak dan nilai tukar Rupiah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyampaikan penjelasan terkait penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Gasoil 48 (Solar). Dia mengatakan, saat ini harga jual eceran jenis BBM yang dikenal masyarakat dengan Solar atau Biosolar tersebut jauh lebih rendah dibanding harga pasar.

"Di dalam outlook ini kami sudah masukkan subsidi energi akan mencapai Rp 163,5 triliun. Ini adalah lebih tinggi dari APBN yang sebesar Rp 94,5 triliun."

Premium memang berdampak buruk bagi kendaraan. Antara lain dapat menyebabkan penyumbatan pada injektor sehingga suplai BBM tidak optimal. Selain itu, karena tidak bisa terbakar sempurna, maka Premium akan menghasilkan banyak kerak di dalam ruang bakar.

"Memang yang di raker kemarin usulannya DPR bagus, diterima dan sedang dibahas. Jadi someday ya yang akan disubsidi itu BBM kualitas bagus, Pertalite atau Pertamax."

Menteri Sri Mulyani mengatakan tambahan subsidi dilakukan untuk mendukung kesehatan keuangan PT Pertamina. Menteri Sri Mulyani menjelaskan, keuangan kedua BUMN tersebut tidak hanya akan dilihat dari biaya impor yang membengkak namun akan dilihat secara keseluruhan untuk dapat memperoleh angka tepat tambahan subsidi.

Pengamat ekonomi energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Kusfiardi menyarankan pemerintah untuk kembali memberikan subsidi kepada komoditas vital seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Pemberian subsidi ini katanya bisa meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, mengatakan ‎Kementerian ESDM telah mengusulkan tambahan subsidi Solar sebesar Rp 1.000 per liter, dari sebelumnya Rp 500 per liter. Jika dikabulkan maka subsidi Solar menjadi sebesar Rp 1.500 per liter. Usulan tambahan subsidi Rp 1.000 per liter mempertimbangkan arus kas Pertamina.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial mengatakan, salah satu pilihan mekanisme penambahan subsidi BBM adalah menggunakan cadangan devisa, hal ini dilakukan untuk menghindari penambahan subsidi solar tidak melalui APBN-P.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Djoko Siswanto, mengungkapkan rencana penambahan subsidi jenis Solar masih dalam kajian oleh pihaknya. Untuk besarannya sendiri dikatakan masih pada kisaran Rp 1.000 per liter. Usulan penambahan subsidi Solar sebesar Rp 1.000 per liter masih belum diputuskan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menuturkan rencana pemerintah menambah anggaran subsidi solar sekitar Rp 10 triliun. Tambahan subsidi ini akan dimasukkan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menuturkan rencana pemerintah menambah anggaran subsidi solar sekitar Rp 10 triliun. Tambahan subsidi ini akan dimasukkan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018.

Menurut Djoko, jika mekanisme tersebut belum menu‎tupi kekurangan jarak antara harga pasar dengan yang ditetapkan pemerintah, maka ada pilihan lain mengurangi setoran dividen Pertamina ke negara. Kedua mekanisme tersebut merupakan pilihan untuk mengurangi beban Pertamina, karena menjual Solar subsidi di bawah harga.

"Makanya kami mau mendorong mereka dengan cara ini supaya mereka mengganti CNG," kata Ahok.

"Sebetulnya enggak masalah, apalagi Jakarta sudah menyediakan angkutan umum."

Pemerintah harus konsisten gunakan dana pungutan untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan.

Pemerintah memungut dana ketahanan energi sebesar Rp 200 per liter untuk Premium dan Rp 300 per liter untuk Solar.