BBM Bersubsidi

Usai harga Pertamax naik, pemerintah mengkaji penambahan kuota BBM. Data BPH Migas menunjukkan lonjakan penyaluran. Stok Pertalite jadi fokus.

Polisi mengungkap penimbunan Bio Solar di Way Kanan. Dua tersangka ditangkap, BBM dibeli Rp6.800 lalu dijual Rp11.000 per liter. Ada dugaan barcode ganda.

Pertamina Patra Niaga Bangka Belitung mengalihkan skema distribusi BBM nelayan di pulau-pulau terluar Bangka Selatan ke SPBU daratan. Kebijakan ini diambil setelah dermaga Pelabuhan Sadai rusak, mengancam pasokan vital bagi para nelayan.

PT Pertamina Patra Niaga menjamin ketersediaan BBM Subsidi Nelayan SBD di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, serta menegaskan penyaluran sesuai peruntukan melalui surat rekomendasi pemerintah.

Bupati Nabire Mesak Magai mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk Penataan Distribusi BBM Subsidi Nabire, bertujuan mengatasi antrean panjang dan penyalahgunaan demi penyaluran tepat sasaran.

Masyarakat pengguna Pertalite dan Biosolar dipastikan bisa bernapas lega, karena pemerintah tetap mempertahankan harga eceran saat ini.

Kebijakan tersebut tetap dipertahankan sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat di tengah penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

Mengingat saat ini Pertamina telah melakukan penyesuaian harga terhadap BBM jenis Pertamax.

Pertamina Patra Niaga mengapresiasi langkah tegas Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam mengungkap kasus penimbunan solar subsidi. Ini wujud komitmen Pertamina memastikan distribusi BBM tepat sasaran.

SKK Migas memastikan harga Pertalite dan Solar Subsidi tetap aman hingga akhir 2026 karena rata-rata harga minyak mentah Indonesia masih di bawah USD 100.

Hingga kini, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Empat di antaranya masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Bareskrim Polri mengungkap modus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi, mulai dari pembelian berulang hingga pengoplosan dan penimbunan ilegal.

PT Pertamina Patra Niaga Sumbagsel bersama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung bersinergi memperketat pengawasan distribusi BBM nelayan, memastikan penyaluran energi bersubsidi tepat sasaran dan akuntabel.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan bahwa digitalisasi cegah penyelewengan BBM bersubsidi adalah kunci, namun konsistensi dan integritas pengawasan manusia tetap krusial untuk efektivitasnya.

Satreskrim Polres Poso berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM Subsidi Poso jenis Pertalite hingga 1.330 liter, mengamankan sejumlah pelaku dan barang bukti dalam sebuah operasi patroli.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempertahankan kebijakan subsidi BBM demi menjaga keterjangkauan harga bagi rakyat kecil, sekaligus menjamin ketahanan energi nasional di tengah gejolak global.

Polda Papua mengimbau petugas SPBU di Jayapura untuk tidak ragu melaporkan pelanggan nakal yang membeli BBM tidak sesuai ketentuan, guna menekan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang merugikan negara.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut meluncurkan Program Siap Melaut untuk meningkatkan legalitas dan keselamatan nelayan. Inisiatif ini mengatasi minimnya dokumen kapal dan perlindungan, menjamin nelayan berlayar aman dan produktif.

Polres Pasaman Barat melakukan pengecekan mendalam terhadap pendistribusian BBM Bio Solar di SPBU Sariak, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyalahgunaan.

Pemerintah menetapkan batas pembelian BBM bersubsidi maksimal 50 liter per kendaraan per hari untuk menjaga pasokan tetap aman.