Bambang Widjojanto Tersangka

Mahkamah menyebutkan bahwa mekanisme mengenai penetapan tersangka merupakan bagian dari objek praperadilan.

Dia menilai bahwa Samad dan BW memiliki prestasi memberantas korupsi.

Deponering suatu perkara hanya bisa dilakukan pada saat yang benar-benar penting dan mengancam jalannya pemerintahan.

Polri meminta Kejagung menjelaskan secara gamblang keputusan melakukan deponering kasus itu ke publik.

Deponering bukan menyatakan salah atau tidaknya tersangka.

DPR mengklaim sudah memberikan perhatian khusus saat Jaksa Agung mulai berencana mengeluarkan deponering.

Politikus Gerindra ini mencurigai adanya unsur tertentu dalam pemberian deponering tersebut.

Jaksa Agung memberikan deponering terhadap kasus yang menjerat Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Bahkan Din mengusulkan agar kasus Antasari Azhar dieksaminasi.

Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, deponering tidak akan diberikan kepada aktivis antikorupsi.

BW berharap tidak ada lagi konflik yang terjadi antar lembaga penegak hukum.

"Di negeri ini ada warga kelas satu tidak boleh dihukum meskipun prosesnya sudah dilimpahkan ke pengadilan," kata Nasir.

Menurut dia, Polri dan MA telah menyerahkan kasus Samad dan BW sepenuhnya ke Kejagung.

"Ya wewenang mengatakan iya atau tidak menjalankannya deponering itu Jaksa Agung."

Fadli Zon meminta presiden dan Jaksa Agung tak menjadikan hukum sebagai ajang pencitraan.

Pemberian deponering kepada Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dinilai tidak memenuhi syarat.

Jaksa Agung HM Prasetyo memiliki dua alternatif yakni mengeluarkan kebijakan deponering atau SKP2.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penolakan DPR soal deponering masih sebatas isu.

Kejaksaan Agung telah menegaskan akan mengambil jalan deponering atas kasus dua mantan pimpinan KPK, BW dan AS.

Namun jaksa agung diminta menjelaskan kepada masyarakat apa alasan pemberian deponering.