badan cyber nasional

"RUU Kamtansiber memiliki potensi menimbulkan disharmonisasi hubungan antar lembaga,"

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian melantik Irjen Pol Dharma Pongrekun sebagai Wakil Kepala BSSN. Pelantikan dilakukan di Gedung BSSN, Ragunan, Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh jajaran pejabat BSSN.

Djoko menambahkan acara tersebut juga menyematkan pesan kepada seluruh komponen bangsa untuk melindungi kedaulatan NKRI di ranah siber.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memetakan potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu 2019. Tahapan yang paling rawan mendapat serangan Siber adalah saat pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil pemilu.

Kepala Badan Siber Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi mengatakan, ada berbagai jenis ancaman pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, salah satunya yakni ancaman siber. Menurutnya, ancaman itu saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat.

Djoko berharap, dalam hitungan bulan di tahun ini pemerintah sudah mengesahkan RUU tersebut. Sebab, menurut dia RUU tersebut sudah masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

BSSN juga akan memasang server IT serta memonitor web KPU dan Bawaslu untuk pengamanan infrastruktur teknologi informasi jelang Pemilu 2019.

Walau begitu Djoko menjelaskan tak ada negara manapun yang dapat mengklaim bahwa teknologi mereka yang paling canggih. Namun pihaknya telah belajar dari kesalahan negara-negara lain untuk menyiapkan back up data jika sewaktu-waktu terjadi serangan siber seperti yang terjadi di Singapura.

"Tantangan terhadap keamanan siber telah berkembang dinamis menjadi lebih kompleks dan bersifat global. Keamanan siber kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam usaha melindungi ekonomi dan keamanan Indonesia".

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayjen Purn TNI Djoko Setiadi mengaku sedang memetakan jaringan teroris yang ada di daerah. Tetapi Djoko enggan merinci proses identifikasi penyebaran konten yang dilakukan oleh jaringan terorisme.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menemui Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayjen Purn TNI Djoko Setiadi untuk membangun komunikasi jaringan antara pusat dan daerah. Djoko menjelaskan perlunya aparat daerah untuk dilibatkan dalam rangka menuju era digitalisasi era cyber.

Menko Luhut sebut tak cuma mobil, rumah & kantornya rutin disterilkan BSSN. Dia juga mengaku tidak pernah merasa curiga disadap dalam kegiatan sehari-hari. "Enggak (curiga) sih, itu memang prosedur SOP," katanya.

Kerja sama tersebut yaitu terkait teknologi dan perencanaan.

BSSN butuh anggaran Rp 2 triliun tumpas kejahatan siber. Menurut Mayjen (Purn) TNI Djoko Setiadi, Kepala BSSN, anggaran untuk memperkuat ketahanan siber republik ini ditujukan untuk keamanan masyarakat Indonesia juga. Dalam waktu dekat BSSN akan mengundang stakeholder untuk menyinergikan tugas-tugas dan tanggung jawab.

Begini rencana BSSN dalam waktu dekat. Sebagai lembaga baru, BSSN harus mampu mengamankan area siber instansi pemerintah, BUMN, dan private sektor. Ke depan juga BSSN diharapkan dapat melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Hoax membangun bikin bingung. Khusus untuk hoax negatif, Djoko meminta agar tidak terlalu diprotes atau dihina. Hal-hal yang tidak layak disampaikan ke publik, kata dia, sebaiknya tidak dipublikasi.

Khusus untuk hoax negatif, Djoko meminta agar tidak terlalu diprotes atau dihina. Hal-hal yang tidak layak disampaikan ke publik, kata dia, sebaiknya tidak dipublikasi.

Sebenarnya terkait Siber Nasional sudah ditangani Kemenko Polhukam. Tepatnya di desk siber. Akan tetapi, melihat tantangan siber semakin besar, maka dibentuklah BSSN ini lalu fasilitasnya disetarakan dengan kementerian.

Perpres direvisi oleh Jokowi. Sebelumnya, BSSN berada di bawah Kemenko Polhukam.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan pemerintah akan memberikan fasilitas khusus kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Fasilitas itu setara dengan fasilitas Menteri Kabinet Kerja.