Asma Dewi

Asma Dewi minta Sukmawati diproses hukum tanpa pandang anak Bung Karno. Dirinya pun berharap agar aparat kepolisian bisa bersikap adil dalam menerima laporan yang dibuat oleh masyarakat. Karena menurutnya, Sukmawati secara terang-terangan telah melakukan pelanggaran hukum.

Menurut Majelis Halim, kata yang digunakan Asma Dewi melanggar Pasal 207 KUHP terkait penghinaan pada penguasa atau badan hukum.

Atas keputusan itu, Majelis Hakim memberikan waktu selama tujuh hari untuk melakukan banding.

Asma Dewi, tersangka kasus ujaran kebencian divonis 5 bulan penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada Asma Dewi pidana penjara selama lima bulan 15 hari terkait kasus ujaran kebencian bernuansa SARA.

Asma Dewi divonis 5 bulan 15 hari penjara. Vonis ini lebih ringan dari apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni 2 tahun penjara dan membayar denda Rp 300 juta subsider 3 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum.

"InsyaAllah, yang terbaik menurut Allah terbaik bagi Asma Dewi," kata Asma Dewi.

Sidang mantan wakil bendahara Presidium Alumni 212, Asma Dewi atas kasus ujaran kebencian dan penghinaan ras dan agama dengan agenda pembacaan tuntutan kembali ditunda. Jaksa Penuntut Umum (JPU), Herlangga mengatakan sidang ditunda lantaran belum rampungkan tuntutan.

Meski sidang tuntutan ditunda, Asma Dewi sudah siapkan pleidoi. Asma Dewi membuat pleidoi berisi enam lembar. Dalam pleidoi-nya dia menceritakan runtutan kejadian saat disantroni oleh aparat kepolisian. Hingga harapan kepada majelis hakim untuk membebaskan dirinya

Asma Dewi meminta hakim mengedepankan nurani saat memutus kasusnya. "Mudah-mudahan bapak hakim juga sama gitu kan. Mudah-mudahan saya dibebaskan, seperti teman saya yang sudah bebas," ungkap Asma Dewi.

Mantan Wakil Bendahara Presidium Alumni 212, Asma Dewi menjalani sidang lanjutan atas kasus ujaran kebencian dan penghinaan ras dan agama tertentu yang menjeratnya. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Ia mempertanyakan kenapa polisi langsung menangkapnya jika belum disepakati mana saja batasan ujaran kebencian itu.

Denden ialah tim penyusun perubahan UU ITE dan analis hukum. Terkait Pasal 28 ayat 2 UU ITE yang digunakan menjerat Asma Dewi, Denden menerangkan pasal itu mengatur larangan menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian berdasarkan SARA.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menuturkan, mantan Wakil Bendahara Presidium Alumni 212 Asma Dewi diduga melakukan ujaran kebencian dan Konten SARA saat Pilkada DKI Jakarta kemarin.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap Asma Dewi pada Jumat (8/9) lalu. Awalnya, Dewi dianggap bersalah karena mengunggah konten ujaran kebencian dan penghinaan agama dan ras tertentu.

Kabagpenum Divhumas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan pihaknya tak mempedulikan beredar foto-foto Asma Dewi dengan timses Anies Sandi. Martinus menegaskan polisi memproses Asma Dewi pada kasus ujaran kebencian.

Berdasarkan pengembangan kepolisian, Asma Dewi diduga pula pernah mentransfer uang sebesar Rp 75 juta ke pengurus inti kelompok Saracen.

Asma Dewi, ibu rumah tangga yang juga alumni aksi 212 kini mendekam di rutan Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat. Ia diciduk atas tuduhan ujaran kebencian di media sosial.

Dari website Saracen, Asma Dewi masuk struktur organisasi. Kanit V Subdit III Dittipid Siber, AKBP Purnomo mengatakan Dewi juga diketahui masuk di dalam struktur organisasi Saracen di salah satu website milik Saracen.

Menanggapi hal itu, kuasa hukum Asma Dewi, Juju Purwantoro menegaskan kalau kliennya tidak masuk kelompok Saracen. Sebab, ia mengaku punya bukti kuat yang membantah prihal tersebut. Namun, Juju enggan membeberkan bukti tersebut.

Kuasa hukum Asma Dewi, Djuju Purwantoro merasa heran atas kasus yang menimpa kliennya. Djuju menilai pihak kepolisian hanya mencari-cari kesalahan Asma Dewi. Sebab, postingan kliennya yang diduga ujaran kebencian terjadi pada tahun 2016.