APBN 2015

BPK beri opini Wajar Dengan Pengecualian terhadap APBN 2015. Ketua BPK Harry Azhar Aziz mengatakan IHPS I tahun 2016 memuat ringkasan hasil pemeriksaan pemerintah pusat yang terdiri atas 100 hasil pemeriksaan laporan keuangan. Hasilnya, sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015.

"Pemerintah juga akan menjaga tingkat defisit anggaran dibatas aman setinggi-tingginya 3 persen dari PDB," ujar menkeu.

"Defisit anggaran pada 2015 lalu mencapai Rp 298,5 triliun."

Total jumlah aset negara per 31 Desember 2015 mencapai Rp 5.163,3 triliun.

Realisasi belanja modal hanya sebesar Rp 215,4 triliun, atau 78,1 dari target sebesar Rp 275,8 triliun.

Sri Adiningsih menyoroti rendahnya realisasi penerimaan pajak sepanjang 2015.

"Dari pembayar pajak. Ya semualah gabung, PPh, PPN. (Komposisi terbesar). Selalu PPh lah pasti," ujar Bambang.

Keyakinan tersebut didapat setelah adanya paket kebijakan ekonomi soal revaluasi aset.

Harga minyak dunia sudah menyentuh USD 35 per barel, jauh dibawah patokan APBN Perubahan 2015 sebesar USD 60 per barel.

APBN 2016 akan mengalami perubahan di awal tahun, karena target penerimaan pajak di tahun ini dipastikan tidak sesuai.

Untuk belanja negara sudah mencapai 82,6 persen.

Maruarar meminta Ken untuk lebih realistis menetapkan target penerimaan pajak dan berkaca dari sikap Sigit Pramudito.

"Saya menghitung akan finish di 80 persen. Shortfall Rp 250 triliun," kata Pras.

Hal ini terbukti dari realisasi penerimaan pajak baru mencapai 66 persen atau sekitar Rp 865 triliun per November 2015.

Tahap ketiga ini sempat dihentikan sementara. Namun, Kemenkeu tetap ngotot untuk salurkan dana desa tersebut.

"Ya pastilah. Kita lihat perkembangannya," kata JK.

Rata-rata serapan anggaran kementerian tersebut sebesar 34,7 persen atau Rp 78,3 triliun dari total Rp 225,34 triliun.

"Kita juga belum melakukan proses penagihan terhadap pekerjaan yang sudah selesai."

Itu 87 persen dari target setoran dividen dalam APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 36,957 triliun.

Penyerapan anggaran kementerian baru mencapai 33,04 persen atau senilai Rp 39,21 triliun.