Defisit anggaran tahun 2015 diprediksi akan melebar dari 1,9 persen menjadi 2,59 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemicunya, realisasi penerimaan pajak yang diproyeksi hanya mencapai 85 persen dari target tahun ini sebesar Rp 1.295 triliun.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah memiliki strategi dalam menyiasati anggaran yang minim akibat penerimaan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Wapres JK mengakui, pihaknya sedang memutar otak untuk memilih proyek-proyek apa saja yang menjadi prioritas untuk didahulukan.
"Ya pastilah. Kita lihat perkembangannya," ucap JK di kantornya Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (9/11).
JK menyebut, ada beberapa pilihan dalam menjaga defisit anggaran agar tidak melebar. "Kalau tidak uang berkurang pasti pengeluaran harus dikurangi kan. Atau kita mencari suatu cara untuk mengelola defisit itu," ucap JK.
Diberitakan sebelumnya, realisasi penerimaan pajak diproyeksi hanya mencapai 85 persen dari target tahun ini sebesar Rp 1.295 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran berpotensi melebar dari 1,9 persen menjadi 2,59 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Untuk menutup itu, pemerintah bakal mencari utangan hingga sebesar USD 5 miliar atau sekitar Rp 68 triliun.
"Jadi saya dapat mandat menambah utang sampai dengan menutup defisit 2,59 persen dari PDB. Asumsi defisit APBN awal 1,9 persen dan 2,23 persen (proyeksi saat semester I)," kata Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, di Jakarta, Jumat (6/11).
Menurut Robert, pihaknya sudah menggenggam komitmen pencairan utang (Standby loan) dari lembaga keuangan multilateral. Seperti, Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan lainnya.
"Jadi sudah secure (diamankan)," tegasnya.
Sekedar informasi, realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sudah mencapai Rp 451,95 triliun. Itu sekitar 97,89 persen dari target dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 461,7 triliun.
Rencana awal, tambahan utang netto tahun ini ditetapkan sebesar Rp 22,5 triliun.