Menurut dia, ambang batas harus terus-menerus dinaikkan. Karena pemerintah presidensial memerlukan dukungan multipartai sederhana.

Azra menilai, nama Amien Rais sebagai pendiri Partai Ummat tidak akan bisa menjamin partai tersebut bisa lolos ke ambang batas parlemen.

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menilai, jika efektivitas atau stabilitas pemerintahan yang dituju, bukan dengan cara mengurangi jumlah partai di parlemen. Tetapi ideologi dari partai politik yang menduduki kursi di Senayan.

Mahkamah Konstitusi memutus pengujian ketentuan ambang batas parlemen perkara Nomor 48/PUU-XVIII/2020 tidak sampai pada mempertimbangkan pokok perkara.

Fadil menuturkan, peserta pemilu dan semua pemangku kepentingan harus paham rumusan mana yang digunakan pembentuk undang-undang untuk menentukan angka ambang batas parlemen. Sebab, hal itu akan sangat berpengaruh pada proporsionalitas hasil pemilu.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menjelaskan alasan Perludem melakukan gugatan uji materi, karena perhitungan ambang batas dinilai tidak berdasarkan basis perhitungan yang transparan, terbuka dan sesuai prinsip pemilu proporsional.

RUU Pemilu ditargetkan DPR rampung 2021.

PKB melihat lima persen sebagai angka yang moderat dibanding tujuh persen yang diusulkan NasDem dan Golkar.

Hal tersebut menanggapi RUU Pemilu yang tengah digodok DPR. Ambang batas kembali diusulkan dinaikan. Arwani mengatakan, dengan dinaikan ambang batas juga akan mengurangi proporsionalitas pemilu di Indonesia.

Dia mengungkapkan, ambang batas empat persen sudah ideal dan perlu dipertahankan. Namun, Guspardi menilai, kenaikan ambang batas mengancam partai-partai kecil.

"Bayangkan kalau 7 persen, berapa kursi DPR yang akan melayang? Berapa suara masyarakat yang tidak bisa dikonversi dengan kursi? Jumlahnya bisa mencapai 40 kursi,"