Ambang Batas Parlemen

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan partainya meyakini ambang batas parlemen masih krusial untuk stabilitas politik nasional, meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terbaru.

PDI Perjuangan mengkaji ulang ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu. Ini demi memastikan sistem demokrasi Indonesia efektif dan stabil, serta mengoptimalkan representasi politik.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan Parliamentary Threshold krusial demi mewujudkan partai politik yang terlembaga kuat dan pemerintahan yang efektif di Indonesia.

Partai Bulan Bintang (PBB) menolak keras ambang batas parlemen yang tinggi, menegaskan kebijakan tersebut merugikan masyarakat luas, terutama kaum marginal, dan menyerukan perubahan.

Hal itu dia sampaikan, menanggapi usulan Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta politikus PBB, Yusril Ihza Mahendra.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai ada plus minus jika ambang batas parelemen atau parliamentary threshold dihapus oleh MK.

Hakim meminta Pemohon memberikan alasan yang kuat atas permohonannya mengingat pasal tersebut sudah sering diuji dan diputus MK.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berharap PPP lolos ambang batas parlemen dari perjuangannya di MK.

Adanya treshold selama ini menyebabkan antara pilihan rakyat dan calon.

Anies-Cak Imin menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan ambang batas parlemen harus diubah